TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah sementara Suriah saat ini melaksanakan operasi besar untuk memberantas "sisa-sisa" kekuasaan mantan Presiden Bashar al-Assad.

Operasi ini dilaporkan berlangsung di beberapa wilayah, termasuk dekat kota Latakia di pantai barat laut, tempat Assad memiliki dukungan kuat dari komunitas Alawite.

Menurut laporan SANA, operasi ini bertujuan untuk menangkap elemen-elemen milisi yang masih setia kepada Assad.

Pihak berwenang menegaskan bahwa operasi ini tidak menargetkan komunitas Alawite, tetapi lebih pada anggota milisi dan pejabat militer yang berafiliasi dengan Assad dan saudaranya, Maher al-Assad, yang sebelumnya merupakan komandan militer, Al Jazeera melaporkan.

Operasi juga dilakukan di wilayah lain seperti Homs, Aleppo, dan di pinggiran Damaskus.

Langkah ini diambil setelah serangan terhadap pasukan polisi di provinsi Tartous yang menewaskan 14 petugas.

Menteri Dalam Negeri Suriah menjanjikan tindakan tegas terhadap siapa saja yang mengancam keamanan negara.

Setelah menggulingkan Assad pada Desember 2024, kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kini mengambil alih pemerintahan Suriah.

Pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa (yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), telah melakukan pembicaraan dengan diplomat Arab dan Barat untuk membahas transisi politik dan perlindungan bagi minoritas agama dan etnis.

Sementara itu, sekitar 70 perwira militer Suriah yang melarikan diri ke Lebanon setelah jatuhnya Assad dipulangkan ke Suriah oleh otoritas Lebanon.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), yang dikutip Reuters melaporkan bahwa para pejabat tersebut kini ditahan setelah melintasi perbatasan.

Baca juga: Gubernur Baru Damaskus: Masalah Suriah Bukan dengan Israel, Tel Aviv Perluas Pendudukan di Suriah

Pemilu Butuh Waktu 4 Tahun 

Pada Minggu (29/12/2024), al-Julani menyatakan kalau menyelenggarakan pemilu dan menulis konstitusi untuk negara tersebut mungkin memakan waktu bertahun-tahun.

Ahmad al-Sharaa mengatakan butuh waktu tiga tahun untuk menulis konstitusi baru.

Setelah jatuhnya pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember, Sharaa mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara yang akan berlangsung selama tiga bulan.

“Proses penulisan konstitusi mungkin memakan waktu sekitar tiga tahun, dan kami mengharapkan konstitusi yang bertahan selama mungkin, dan ini merupakan tugas yang sulit dan panjang," paparnya dalam wawancara dengan Al Arabiya.

“Penyelenggaraan pemilu mungkin memakan waktu empat tahun; pemilu yang sah akan memerlukan sensus penduduk yang komprehensif,” imbuh al-Julani.

Setelah menggulingkan Assad, al-Julani sudah menunjuk beberapa anggota HTS lainnya sebagai menteri dalam pemerintahan sementara, termasuk menteri pertahanan, kehakiman, dan intelijen.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)