TRIBUNNEWS.COM - Pada  pengadilan distrik Seoul barat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sedang diskors.

Penahanan ini adalah bagian dari investigasi yang dilakukan oleh Komisi Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Negara (CIO), terkait keputusan Yoon yang mengumumkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024.

Dikutip dari Al Jazeera, CNBC, dan Reuters, berikut adalah beberapa fakta penting terkait perkembangan kasus Yoon Suk Yeol:

1. Putusan Pengadilan yang Menambah Krisis

Pengadilan Seoul Barat mengesahkan penahanan Yoon, yang semakin memperburuk krisis politik yang melanda Korea Selatan.

Ini adalah kali pertama seorang presiden Korea Selatan dihadapkan pada penahanan.

2. MK Proses Pemakzulan Yoon

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga sedang memproses pemakzulan Yoon yang diajukan oleh parlemen.

Mereka akan memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah atau tidak dalam waktu 180 hari.

3. Batas Waktu Penahanan hingga 6 Januari 2024

Surat penahanan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari 2024.

Setelah 48 jam ditahan, tim penyidik akan memutuskan apakah penahanan Yoon diperpanjang atau dibebaskan.

Baca juga: Badan Antikorupsi Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

4. Keputusan Darurat Militer yang Kontroversial

Yoon mengumumkan darurat militer tanpa persetujuan parlemen pada 3 Desember 2024.

Keputusan ini menimbulkan kecaman dan ditolak oleh parlemen.

Akibatnya, Yoon terpaksa mengalah dan keputusan tersebut hanya berlangsung beberapa jam.

5. Tuntutan Pemberontakan

Selain pemakzulan, Yoon juga menghadapi tuntutan pidana pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

6. Bencana Lain yang Memperburuk Keadaan

Di tengah krisis politik, Korea Selatan juga dikejutkan oleh kecelakaan pesawat Jeju Air 7C2216 yang menewaskan 179 orang.