TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, mengundurkan diri dari parlemen, Rabu (1/1/2025).

Yoav Gallant sebelumnya sering mengambil sikap independen terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya di pemerintahan sayap kanan.

Gallant dipecat dari pemerintahan pada November 2024 oleh Netanyahu, setelah berbulan-bulan terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perang melawan Hamas di Gaza.

Meski begitu, ia tetap mempertahankan jabatannya sebagai anggota terpilih Knesset.

"Sama seperti di medan perang, begitu juga dalam pelayanan publik. Ada saat-saat di mana seseorang harus berhenti, menilai, dan memilih arah untuk mencapai tujuan," kata Gallant dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi, sebagaimana dilansir Arab News.

Surat Perintah Penangkapan dari ICC

Pada 21 November 2024, Kamar Pra-Peradilan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, dan komandan sayap militer Hamas Mohammed Diab Ibrahim al-Masri alias Deif, yang menurut Israel tewas dalam pertempuran.

Butuh waktu enam bulan bagi Majelis Praperadilan untuk membuat keputusan atas permohonan surat perintah penangkapan Jaksa Karim Khan, dan butuh waktu tidak kurang dari delapan bulan setelah 7 Oktober 2023 untuk mengajukan petisi surat perintah tersebut.

Sebelumnya, pendahulu Khan, Fatou Bensouda, butuh waktu hampir tujuh tahun untuk memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel di Palestina sejak 2014.

Mengingat tingkat dan skala kejahatan perang di Gaza sebelum dan sesudah 7 Oktober 2023, lambannya ICC sulit dipahami atau diterima.

Diberitakan Al Jazeera, Majelis Pra-Peradilan telah menyatakan bahwa mereka memiliki “alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan”.

Baca juga: Pasukan Hamas Bangkit, IDF Berbohong, Populasi Gaza Anjlok 6 Persen

Sebagai informasi, Yoav Gallant sering kali berselisih dengan Netanyahu dan sekutu-sekutu koalisinya dari partai-partai sayap kanan dan agama, termasuk mengenai pengecualian yang diberikan kepada pria-pria Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer — sebuah isu yang hangat.

Pada Maret 2023, Netanyahu memecat Gallant setelah ia mendesak penghentian rencana pemerintah yang sangat diperebutkan untuk memangkas kewenangan Mahkamah Agung.

Pemecatannya memicu protes massa dan Netanyahu menarik kembali keputusannya.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Pasukan Israel mengebom apa yang disebut "zona kemanusiaan" al-Mawasi di Gaza selatan, menewaskan sedikitnya 11 warga Palestina, sementara hujan, cuaca dingin, dan kekurangan makanan memperburuk krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang selama 14 bulan.