TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mengalokasikan kembali bantuan militer sebesar $95 juta atau setara Rp1,5 triliun untuk Mesir ke Lebanon.

Pengalihan bantuan tersebut dilakukan AS untuk membantu Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) melemahkan kelompok Hizbullah.

Sebelumnya pada 2023, AS juga mengalihkan bantuan militer sebesar $30 juta atau Rp484 miliar dari Mesir ke Lebanon.

Pejabat AS mengatakan dukungan untuk LAF sangat penting bagi kepentingan keamanan nasional AS.

Para kritikus mengatakan LAF perlu berbuat lebih banyak untuk melawan Hizbullah yang terus memberikan pengaruh atas sebagian besar aspek pemerintahan.

Meskipun demikian, LAF telah menjadi mitra penting dalam perang melawan ISIS.

Dikutip dari Al Arabiya, utusan AS, Amos Hochstein memimpin pertemuan mekanisme gencatan senjata di Lebanon selatan saat pasukan Israel mulai menarik diri dari Naqoura dan LAF dikerahkan.

Naqoura adalah kota kedua yang ditinggalkan Israel, dan Hochstein mengatakan ini akan terus berlanjut "sampai semua pasukan Israel keluar dari Lebanon sepenuhnya".

Lebanon mengatakan LAF membutuhkan $400 juta atau Rp6,4 triliun untuk memperlengkapi pasukan secara memadai guna dikerahkan ke selatan dan melaksanakan kontrol negara atas wilayah Lebanon.

Menurut sumber, gelombang pertama yang diumumkan pada hari Senin sebesar $95 juta adalah bagian dari rencana tersebut.

Alasan Mengalihkan Dana dari Mesir ke Lebanon

Baca juga: Hizbullah Mengatakan Kemampuan Telah Pulih Saat Israel Mengancam akan Gagalkan Gencatan Senjata

Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres tentang rencana perubahan tersebut menyebut LAF sebagai "mitra utama" dalam menegakkan perjanjian Israel-Lebanon pada 27 November 2024 untuk menghentikan permusuhan dan mencegah Hizbullah mengancam Israel.

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah rekan Demokrat Biden di Kongres menyatakan kekhawatiran mendalam tentang catatan hak asasi manusia di Mesir, khususnya penangkapan ribuan tahanan politik.

Dikutip dari Reuters, Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar Mesir di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan September, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Biden mengesampingkan persyaratan hak asasi manusia terkait bantuan militer ke Mesir, memberikan Kairo alokasi penuh sebesar $1,3 miliar, termasuk $95 juta yang terkait khusus dengan kemajuan Mesir dalam pembebasan tahanan politik.