Salah satu caranya dengan menghentikan pasokan senjata ke negara Zionis tersebut.

Inggris tahun lalu mengumumkan penangguhan segera sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, termasuk penjualan komponen untuk pesawat militer, jet tempur, helikopter, dan pesawat tak berawak, serta barang-barang yang digunakan untuk penargetan di darat.

"Dengan menyesal saya menginformasikan kepada House (of Commons, majelis rendah parlemen) hari ini bahwa penilaian yang saya terima membuat saya tidak dapat menyimpulkan apa pun selain bahwa untuk ekspor senjata Inggris tertentu ke Israel, memang ada risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy.

Penangguhan juga dilakukan oleh Italia, meski demikian pemerintah setempat mengatakan bahwa kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya tetap berlaku.

Dengan syarat bahwa senjata-senjata itu tidak akan digunakan untuk melawan warga sipil, demikian menurut laporan Reuters.

Disusul Kementerian Luar Negeri Spanyol yang mengatakan pada Februari 2024, negara itu tidak memasok senjata apa pun ke Israel sejak 7 Oktober. 

Kemudian Pengadilan Belanda memerintahkan pemerintah pada Februari untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke Israel karena adanya risiko pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly pada September 2024, mengatakan pemerintahnya menangguhkan 30 izin penjualan senjata ke Israel dan membatalkan kontrak dengan perusahaan Amerika Serikat yang menjual amunisi buatan negara itu kepada militer Israel.

Mengikuti yang lainnya, Pemerintah Belgia mengumumkan pada awal tahun ini bahwa mereka telah menangguhkan izin untuk mengekspor amunisi, khususnya mesiu, ke Israel.

Sementara itu perusahaan Jepang Itochu Corporation mengumumkan bahwa mereka mengakhiri kerja sama dengan Israel setelah ICJ memerintahkan negara zionis untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)