Rencana pemerintah Indonesia membabat 20 juta hektare hutan—seluas dua kali Pulau Jawa—untuk proyek lumbung pangan dan energi diyakini akan memperburuk ketimpangan kepemilikan lahan antara korporasi dan masyarakat.

BBC News Indonesia mewawancarai seorang warga Suku Anak Dalam di Jambi, aktivis lingkungan serta peneliti.

Hutan seluas dua kali Pulau Jawa yang akan dibabat itu bahkan lebih luas dari program perhutanan sosial era Joko Widodo, yang juga dikritik karena "hanya meminjamkan, bukan memberi hak penuh atas lahan kepada warga".

Wacana ini pertama kali dilontarkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, 30 Desember lalu. Dia berkata, rencana ini telah dibahas secara informal dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di lahan seluas itu, kata Raja Juli, pemerintah ingin menanam, antara lain padi gogo sebagai basis lumbung pangan dan pohon aren sebagai sumber energi bioetanol.

"Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa," ujarnya.

Pemerintah, kata pegiat lingkungan, semestinya justru membantu warga mengoptimalkan sumber daya hutan, seperti masyarakat Dayak Seberuang di Kalimantan Barat yang secara swadaya memanfaatkan arus sungai menjadi energi listrik.

Sebaliknya, membiarkan warga hidup tanpa hak atas hutan diyakini bakal mengulang kisah komunitas Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas—yang saat ini mulai menanam pohon sawit untuk bertahan hidup.

Merujuk riset terbaru, deforestasi yang diwacanakan pemerintahan Prabowo dicemaskan akan memusnahkan bahasa asli orang-orang adat.

Kisah Orang Rimba tersisih dari hutan leluhur mereka

Pengendum Tampung adalah laki-laki berumur 35 tahun dari masyarakat adat Suku Anak Dalam di Jambi. Serupa leluhurnya, dia tinggal di kawasan hutan yang sejak tahun 2000 ditetapkan menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas.

Orang Rimba hidup berkelompok dalam tradisi berburu-meramu. Mereka nomaden—berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain hutan.

Pola hidup itu berpindah itu dilakukan ketika kerabat mereka wafat. Dalam bahasa ibu mereka, Orang Rimba menyebut tradisi itu dengan istilah melangun.

Namun dari tahun ke tahun, perkebunan kelapa sawit yang dikelola korporasi bermunculan di sekitar taman nasional itu. Konsekuensinya, Pengendum dan komunitas Orang Rimba yang hidup berpindah-pindah kerap berhadapan dengan sekuriti perusahaan.