Menyikapi negosiasi yang sedang berlangsung dengan PKK/YPG , yang juga beroperasi dengan nama Pasukan Demokratik Suriah (SDF), al-Sharaa mengatakan pemerintah baru bertujuan untuk menyelesaikan krisis di Suriah timur laut dan akhirnya mengintegrasikan kelompok tersebut ke dalam pasukan nasional.

PKK , yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa, bertanggung jawab atas lebih dari 40.000 kematian, termasuk kematian wanita, anak-anak, bayi, dan lansia.

Baca juga: AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah, Komandan SDF: Pejuang Kurdi Non-Suriah akan Hengkang

Adapun SDF dipimpin oleh YPG, cabang PKK di Suriah.

Sebagai latar belakangan, warga Kurdi banyak yang hidup di teritori Turki. Kurdi juga tersebar di Iran dan Irak.

Namun, mereka tak punya negara sendiri.

CNN melansir, sikap permusuhan Turki ke Kurdi, lebih tepatnya, kelompok pemberontakan Partai Buruh Kurdistan (PKK) muncul sejak lama.

PKK ingin membentuk negara Kurdi dan menentang tekanan budaya serta hak politik yang dilakukan Ankara. Namun, Turki mencegahnya.

Di sisi lain, kaum Kurdi di Turki menerima perlakuan tak simpati dari negara tersebut.

Pemerintah ingin menghapus identitas Kurdi dan menyebut bangsa sebagai "Turki Pegunungan".

Tak hanya itu, pemerintah Turki juga melarang orang-orang Kurdi menggunakan bahasa Turki dan mengenakan pakaian khas negara tersebut.

Persiapan Pemilu Makan Waktu Empat Tahun

Al-Sharaa mengatakan bahwa dengan jatuhnya rezim Assad bulan ini , "warga Suriah telah terbebaskan," dan menyuarakan harapan bahwa hal ini akan membawa stabilitas ke kawasan tersebut selama 50 tahun ke depan.

Ia menekankan komitmennya untuk transisi yang lancar, dengan menunjuk pada perlunya sensus menyeluruh sebelum menyelenggarakan pemilu.

Ia mengakui bahwa penyusunan konstitusi baru dapat memakan waktu hingga tiga tahun, dengan pemilu kemungkinan akan berlangsung sekitar empat tahun.

Terkait aksi protes yang dilakukan sebagain warga Suriah, al-Sharaa mengatakan: "Ini adalah hak yang sah bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka, namun institusi tidak boleh dirugikan."