"Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan langsung dengan resolusi PBB," kata pernyataan itu.

"Kemajuan proyek ini merupakan ancaman eksistensial bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memisahkan Tepi Barat utara dan selatan serta berdampak serius pada keutuhan wilayah Wilayah Palestina yang Diduduki," tambahnya.

Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman dan mematuhi sepenuhnya kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan bertindak sesuai dengan resolusi PBB yang relevan dan sejalan dengan Mahkamah Internasional dalam Pendapat Penasihatnya tertanggal 19 Juli 2024, tambahnya.

Dewan Perencanaan Tinggi Israel pada hari Rabu mengesahkan 3.753 unit perumahan, termasuk 3.401 unit yang sedang dalam tahap persetujuan akhir di lingkungan E1 Ma'ale Adumim. Proyek ini akan menghubungkan permukiman untuk menciptakan kontinum yang memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur.

SUMBER: TIMES OF ISRAEL, REUTERS, XINHUA