Ringkasan Berita:

• Anggaran Negara Jepang Tahun Fiskal 2026 senilai rekor 122,3 triliun yen terancam tertunda akibat pemilu DPR pada 8 Februari 2026. 
• Sejumlah kebijakan unggulan seperti SMA gratis, pemotongan pajak, serta dukungan AI dan semikonduktor yang dijadwalkan berlaku 1 April berisiko molor karena dinamika politik pasca-pembubaran parlemen. 
• Keterlambatan pengesahan anggaran dan RUU pajak dikhawatirkan berdampak langsung pada ekonomi dan kehidupan masyarakat.

 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Rancangan Anggaran Negara Jepang untuk Tahun Fiskal 2026 yang disetujui kabinet pada akhir tahun lalu capai rekor 122,3 triliun yen.

Termasuk biaya sekolah SMA bakal gratis mulai 1 April 2026 serta pemotongan beberapa pajak mulai 1 April 2026. Semua itu terancam tertunda gara-gara Pemilu yang akan dilaksanakan 8 Februari 2026 mendatang.

"Berbagai kebijakan baru untuk mewujudkan “ekonomi yang kuat”, termasuk dukungan besar bagi kecerdasan buatan (AI) dan industri semikonduktor, serta paket penanggulangan kenaikan harga ditekankan PM Jepang Sanae Takaichi kemarin. Namun pemilu pasti akan menunda semua keputusan kabinet yang seharusnya bisa dilaksanakan 1 April 2026," papar politisi senior sumber Tribunnews.com Selasa (20/1/2026).

Tampaknya banyak kebijakan tersebut masih menuai pro dan kontra lintas partai. Perdana Menteri Sanae Takaiichi menyebut biaya kebijakan unggulan—seperti pembebasan biaya sekolah menengah yang direncanakan mulai April—dapat dimasukkan ke dalam anggaran sementara apabila diperlukan. 

Meski demikian, pelaksanaannya tetap berisiko tertunda akibat dinamika politik pasca-pembubaran parlemen.

Baca juga: PM Sanae Takaichi Bubarkan Parlemen, Politisi Senior Jepang: Untuk Membentuk Pemerintahan Stabil

Pemotongan Pajak Andalan Terancam Tertunda

Bukan hanya anggaran, Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi pajak juga berpotensi tersendat. 

Pajak daerah environmental performance levy atas pembelian kendaraan—sebesar 0–3 persen sesuai efisiensi bahan bakar—dijadwalkan dihapus pada akhir Maret 2026. 

Sementara itu, tarif sementara “pajak solar” direncanakan berakhir pada 1 April.

Pengalaman pahit tahun 2008 menjadi peringatan. Saat itu, akibat “parlemen terbelah”, RUU terkait gagal disahkan tepat waktu sehingga tarif sementara pajak bensin sempat gugur selama sebulan dan memicu kekacauan di lapangan. 

Kini, meski beban konsumen telah diringankan melalui subsidi setara 17,1 yen per liter, pemerintah kembali harus mempertimbangkan perpanjangan subsidi jika proses legislasi tersendat.

Ketua Dewan Pajak Partai Demokrat Liberal (LDP), Itsunori Onodera, menegaskan bahwa kebijakan pajak berdampak langsung pada kehidupan rakyat. 

“Kami akan berupaya agar RUU pajak dapat disahkan dalam tahun berjalan dengan dukungan lintas partai,” ujarnya.

Risiko terhadap Ekonomi

Hasil pemilu DPR akan sangat menentukan arah pembahasan anggaran dan RUU pajak. 

Partai Demokrat Rakyat (Kokumin Minshuto) yang semula mendukung pengesahan cepat kini mengeraskan sikap. Ketua Yuichiro Tamaki menyebut pembubaran awal sidang sebagai “pembubaran yang menomorduakan ekonomi”, sehingga dukungan tidak lagi bisa dijamin.