Ringkasan Berita:

• Dana Khusus Valuta Asing Jepang kembali menjadi sorotan di tengah debat pemotongan pajak konsumsi jelang Pemilu 2026. 
• Cadangan devisa mencapai sekitar 210 triliun yen, namun pemanfaatannya dinilai terbatas dan berisiko. 
• Para ekonom menilai dana ini sulit direalisasikan tanpa mengguncang pasar dan hubungan internasional.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Di tengah memanasnya Pemilu Majelis Rendah Jepang 2026, perdebatan mengenai pemotongan pajak konsumsi kian menguat.

Seiring itu, perhatian publik dan partai politik tertuju pada Dana Khusus Valuta Asing Jepang (Gaitoku Tokubetsu Kaikei) yang kembali disebut sebagai potensi harta karun tersembunyi untuk menutup kebutuhan anggaran negara.

Dana khusus ini menampung cadangan devisa hasil intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing, terutama dari kebijakan jual yen dan beli dolar AS pada masa lalu.

“Cadangan devisa tersebut berasal dari intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Keuntungan pengelolaannya serta kenaikan nilai aset akibat melemahnya yen kerap dipandang sebagai sumber dana potensial,” ujar seorang pejabat pemerintah Jepang kepada Tribunnews.com, Rabu (4/2/2026).

Hingga akhir 2025, cadangan devisa Jepang tercatat mencapai 1,3697 triliun dolar AS atau sekitar 210 triliun yen.

Sebagian besar cadangan tersebut berbentuk obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Dana yen untuk membeli dolar diperoleh pemerintah melalui penerbitan surat utang jangka pendek. Selisih antara pendapatan bunga dari aset valuta asing dan biaya bunga kewajiban dalam yen menghasilkan surplus tahunan. Pada tahun fiskal 2024, surplus ini mencapai rekor tertinggi sebesar 5,36 triliun yen.

Baca juga: Kadin Harap Kebijakan DHE Perkuat Cadangan Devisa di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Dalam kontestasi politik saat ini, Partai Kokumin Minshuto mengusulkan pemanfaatan dana khusus tersebut sebagai salah satu sumber pembiayaan kebijakan fiskal ekspansif. Perdana

Menteri Jepang, Sanae Takaichi, turut menyinggung isu ini dalam pidato kampanye pada 31 Januari 2026.

Ia menyebut kondisi pengelolaan dana tersebut tengah berada dalam keadaan “hokuhoku”, istilah informal yang berarti sangat menguntungkan atau berlimpah, terutama akibat depresiasi yen.

Namun, para pejabat ekonomi mengingatkan bahwa surplus dana tersebut hanya dapat dialihkan maksimal 70 persen ke anggaran umum dan selama ini telah digunakan untuk menutup defisit tahunan. Dengan demikian, ruang fiskal tambahan dinilai sangat terbatas.

Seorang pejabat senior kementerian ekonomi menyatakan bahwa mengandalkan dana ini tanpa sumber pendanaan berkelanjutan berisiko menimbulkan moral hazard.

Selain itu, muncul pula usulan memanfaatkan keuntungan kurs yang belum terealisasi. Dalam laporan fiskal 2024, selisih antara aset dan kewajiban dana ini mencapai sekitar 80 triliun yen, dengan sekitar 50 triliun yen berasal dari keuntungan selisih nilai tukar.

Namun, untuk merealisasikan keuntungan tersebut, pemerintah harus menjual aset luar negeri dan menukar dolar ke yen.