"Tarif tidak akan hilang. Itu jelas. Ini adalah komponen utama dari kebijakan ekonomi dan perdagangan pemerintah," kata Michael Lowell.

Lowell menunjuk pada langkah cepat Trump untuk memberlakukan tarif baru lagi berdasarkan kewenangan hukum terpisah yang dikenal sebagai Pasal 122 setelah putusan Mahkamah Agung, serta mencatat bahwa langkah-langkah tersebut telah menghadapi tantangan hukum.

"Pemerintah memiliki alat yang tersedia yang secara aktif digunakan untuk memberlakukan tarif pada impor tertentu dari negara-negara tertentu," kata Lowell.

"Tarif akan tetap ada, setidaknya selama sisa masa pemerintahan Trump."

Ia menambahkan bahwa tarif yang diberlakukan selama masa jabatan pertama Trump sebagian besar tetap berlaku pada masa pemerintahan Joe Biden, yang menunjukkan daya tahannya lintas pemerintahan.

Lowell juga mengatakan perusahaan perlu mengambil langkah sejak dini untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian yang berkelanjutan.

"Kami menyarankan perusahaan untuk menangani masalah ini sejak awal dalam kontrak mereka, dengan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tarif, serta bagaimana pengembalian dana akan diproses jika tarif dinyatakan tidak valid," katanya.

Apakah semua importir langsung memenuhi syarat?

Mengutip Axios, sekitar 330.000 importir membayar tarif sebesar 166 miliar dolar AS per 4 Maret, menurut pengajuan pengadilan CBP.

Per 9 April, hanya sekitar 56.500 importir yang berhak menerima pengembalian dana telah menyelesaikan pendaftaran untuk pembayaran elektronik, yang merupakan syarat untuk menerima dana tersebut.

Namun, tidak semua importir memenuhi kriteria pada fase pertama sistem pengembalian dana.

"Fase 1 terbatas pada entri tertentu yang belum dilikuidasi dan entri tertentu dalam waktu 80 hari setelah likuidasi," menurut unggahan CBP.

Apakah konsumen akan mendapatkan pengembalian dana?

Sebagian besar beban tarif ditanggung oleh perusahaan dan konsumen hingga November (sekitar 90 persen), menurut Federal Reserve Bank of New York.

Belum jelas berapa banyak konsumen yang akan benar-benar mendapat manfaat dari proses pengembalian tarif ini.

Meski begitu, beberapa perusahaan telah berjanji memberikan kompensasi kepada pelanggan, termasuk FedEx dan Costco.

Setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran pada Februari, Menteri Keuangan Scott Bessent memperkirakan proses pengembalian dana dapat berlangsung kacau dan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Trump mengatakan proses litigasi bisa berlangsung selama dua hingga lima tahun.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)