DPR AS Layangkan Protes, Desak Trump Hentikan Keterlibatan Militer di Iran

Ringkasan Berita:

• DPR AS meloloskan resolusi pembatasan kewenangan perang terhadap Iran sebagai bentuk protes terhadap kebijakan militer Presiden Donald Trump di Timur Tengah.
• Resolusi muncul karena meningkatnya kekhawatiran AS akan kembali terjebak perang panjang di Timur Tengah, ditambah penolakan publik AS terhadap aksi militer ke Iran yang meningkat.
• Meski kemungkinan besar akan diveto Trump, langkah DPR AS menjadi pesan politik keras kepada Gedung Putih bahwa dukungan terhadap perang Iran mulai melemah.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi tekanan politik baru setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan presiden terkait perang Iran. 

Langkah tersebut menjadi pukulan simbolis bagi pemerintahan Trump di tengah meningkatnya kritik terhadap keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu (3/6/2026), DPR AS menyetujui resolusi kewenangan perang dengan hasil tipis, yakni 215 suara mendukung dan 208 suara menolak. 

Resolusi itu bertujuan membatasi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran tanpa persetujuan resmi dari Kongres Amerika Serikat.

Sejumlah anggota parlemen menilai keputusan tersebut penting untuk mencegah Amerika Serikat kembali terjebak dalam konflik panjang dan mahal di Timur Tengah seperti yang pernah terjadi di Irak dan Afghanistan.

Kekhawatiran terhadap potensi meluasnya konflik menjadi salah satu alasan utama DPR AS meloloskan resolusi tersebut. 

Banyak anggota Kongres menilai ketegangan dengan Iran dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih besar dan menyeret lebih banyak pasukan Amerika ke kawasan.

Pengalaman perang berkepanjangan selama dua dekade terakhir membuat banyak politisi di Washington kini lebih berhati-hati terhadap kebijakan intervensi militer jangka panjang.

Lebih lanjut, anggota Partai Demokrat di DPR AS menilai Presiden Trump terlalu agresif dalam menggunakan kekuatan militer tanpa memiliki strategi akhir yang jelas. 

Mereka khawatir konflik dengan Iran terus meluas sementara biaya perang dan risiko terhadap tentara Amerika Serikat semakin meningkat.

Karena itu, para anggota DPR mendorong pembatasan kewenangan presiden agar setiap keputusan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kongres.

Langkah DPR AS ini juga mencerminkan meningkatnya perdebatan politik di Washington mengenai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, terutama terkait pendekatan militer di Timur Tengah yang dinilai berisiko memicu eskalasi konflik lebih luas.

Baca juga: Merasa Dicueki Tim Negosiasi AS, Zelenskyy: Iran Nomor 1, Ukraina Cuma Nomor 2

Tekanan Publik terhadap Perang Iran Meningkat

Mengutip dari Fox News, faktor lain yang mendorong lahirnya resolusi tersebut adalah meningkatnya penolakan publik Amerika terhadap perang Iran.

Survei Fox News menunjukkan sekitar enam dari sepuluh pemilih Amerika menolak aksi militer terhadap Iran.

Data itu memperlihatkan masyarakat mulai lelah terhadap konflik berkepanjangan di Timur Tengah meski sebagian masih mendukung kebijakan keamanan nasional Washington.