Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kemenko PMK Gelar Rakor Pasca Keluarnya Inpres Penanganan Gempa Lombok

Menko PMK Puan Maharani menggelar rapat pimpinan dan menginstruksikan jajarannya untuk segera mengkoordinasikan pelaksanaan Inpres.

Kemenko PMK Gelar Rakor Pasca Keluarnya Inpres Penanganan Gempa Lombok
dok. Kemenko PMK
Rapat koordinasi teknis eselon I untuk implementasi Inpres di Kemenko PMK Jumat sore (24/8/2018). 

Data tersebut digunakan sebagai dasar percepatan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan, bayi/balita, anak-anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia, termasuk layanan psikososial.

Pihak Kementerian ESDM dalam rapat menyerahkan peta geologi Lombok yang akan digunakan sebagai dasar mitigasi bencana dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi, didukung informasi tata ruang dari Kementerian ATR/BPN.

Untuk percepatan pembangunan rumah dan infrastruktur dasar, Kementerian PUPR menjadi koordinator pelaksanaan di lapangan.

Dalam rapat BNPB mengusulkan agar pembangunan rumah rusak berat memadukan konsep rumah Risha (rumah instan sederhana sehat) dan rumah konvensional dengan struktur tahan gempa sebagai bentuk mitigasi bencana.

Pada masa transisi bencana ini, masing-masing kementerian/lembaga berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan sarana/prasarana sementara seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, dan rumah ibadah agar pelayanan dasar tetap terpenuhi.

Guna mendukung implementasi Instruksi Presiden, Sonny meminta BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk segera menyelesaikan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berisi daftar kebutuhan penanganan.

“Rencananya akan dilaksanakan penyusunan rencana aksi tingkat provinsi pada minggu keempat Agustus ini dan dilanjutkan rencana aksi tingkat nasional di awal September,” papar Harmensyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Atas dasar rencana aksi tersebut BNPB segera mengajukan kebutuhan pencairan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Kementerian Keuangan.

Di akhir rapat disimpulkan bahwa berbagai sumberdaya nasional secara bergotong-royong terus dikerahkan untuk memastikan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karenanya, Sonny meminta agar masing-masing kementerian/lembaga dapat segera menyisir program/anggarannya untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Lombok.

Halaman
123
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas