TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tengah menggodog pembuatan sertifikasi bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB), baik Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/Petugas KB.

"Akan ada sertifikasi penyusunan KB, tujuannya menyejajarkan kemampuan petugas guna peningkatan karir, kesejahteraan PLKB," kata Adi Wahyono, Kepala Bagian Humas BKKBN saat bertemu dengan petugas PLKB/PKB di Batam Kepulauan Riau, Senin (16/2/2015).

BKKBN juga akan melakukan standarisasi pelayanan KB dan penggunaan alat kontrasepsi juga peningkatan fungsi yang pernah dilakukan di saat jaman orde baru.

"Program KB tidak hanya pengendalian penduduk, tapi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesejahteraan," katanya.

Diakuinya, saat ini memang masih muncul masalah koordinasi antarlintas sektor.
"Dinkes masih punya pelayanan KB, alat kontrasepsi," katanya.

Adi menyebutkan adanya UU 23/2014, PLKB/PKB memasuki era baru. Hal ini cukup membanggakan apalagi setelah otonomi program KB terpuruk.

"Walaupun saat ini cukup banyak yang sudah berpindah tugas menjadi camat ataupun bupati, teman-teman yang tersisa adalah potensi besar yang sanggup mengembalikan kejayaan program KB," katanya.