Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Kesehatan

Tolak RUU Kesehatan, PB IDI dan Empat Organisasi Profesi Kesehatan Serukan Aksi Damai

Lima organisasi profesi kesehatan serukan aksi damai bersama seluruh tenaga medis di Indonesia untuk menghentikan pembahasan UU) Kesehatan Omnibuslaw

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Tolak RUU Kesehatan, PB IDI dan Empat Organisasi Profesi Kesehatan Serukan Aksi Damai
Tribunnews.com/Aisyah Nursyamsi
Lima organisasi profesi kesehatan serukan aksi damai bersama seluruh tenaga medis di Indonesia untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw oleh Pemerintah, Jakarta, Kamis (4/5/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Lima organisasi profesi kesehatan serukan aksi damai bersama seluruh tenaga medis di Indonesia untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw.

Lima organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia DR dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, mengungkapkan tujuan dari aksi damai ini.

Baca juga: Hari Buruh, Pekerja Industri Tembakau Jatim Tolak Pasal Zat Adiktif Tembakau di RUU Kesehatan

"Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan para organisasi profesi kesehatan melihat proses pembuatan regulasi yg terburu-buru," ungkap dr Adib pada keterangannnya, Kamis (4/5/2023).

Selain itu Adib mengungkapkan jika pembahasan RUU Kesehatan tidak memperhatikan masukan dari Organisasi profesi yang notebene merupakan pekerja lapangan.

Pihaknya pun mengingatkan pemerintah bahwa masih ada banyak permasalahan kesehatan di lapangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Berita Rekomendasi

Di antaranya seperti meningkatkan akses ke layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, dan memanfaatkan teknologi.

Adib pun menyampaikan jika pemerintah perlu memperluas akses ke layanan kesehatan di komunitas yang kurang terlayani.

Selama ini akses ke fasilitas kesehatan masih kurang oleh rakyat yang di pedalaman.

Baca juga: Penganiayaan Dokter hingga RUU Kesehatan yang Tak Berpihak, PDGI Imbau Anggotanya Kenakan Pita Hitam

Selain itu para tenaga medis juga kesulitan menjangkau ke wilayah penduduk karena infrastruktur dan keterbatasan sarana.

"H

Ilustrasi
Ilustrasi (IST)

a-hal seperti inilah yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah dan para wakil rakyat di parlemen daripada terus menerus membuat undang-undang baru,”tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DR Harif Fadillah, S.Kp., M.Kep, menyebutkan jika RUU kesehatan berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas