Laporan Wartawan Tribunnews.com Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) meminta jajarannya untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran 2024 untuk masalah ibu dan anak.

Selain itu, ia berharap pemda mencermati permasalahan tinggi yang terjadi didaerah masing-masing.

Baca juga: Konsultan Nustrisi Bicara Cara Mencegah Stunting pada Anak, Ini Sarannya

"Pertemuan malam ini selain merencanakan anggaran dengan baik, lebih presisi, juga karena stunting menjadi bagian penting. Saya minta di provinsi-provinsi lain silahkan nanti mengurai sendiri, tetapi cermatilah di provinsi masing-masing mana Tofal Fertility Rate (TFR) yang tertinggi. Supaya alokasi anggaran untuk kegiatan visiting ke daerah juga difokuskan kepada daerah-daerah yang permasalahannya tinggi," ujar dokter Hasto Senin malam (18/09/2023), di Semarang.

Seperti Wonosobo, Pekalongan, Banjarnegara yang jumlah anaknya relatif lebih banyak dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Tengah.

"Cermatilah mana yang problemnya agak tinggi, itu diberikan prioritas," tutur dokter Hasto.

Berdasarkan Pendataan Keluarga tahun 2022, BKKBN berhasil menurunkan TFR atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya menjadi 2,14 pada tahun 2022 dari target 2,21.

Dalam kerangka program percepatan penurunan stunting, dokter Hasto meminta anggaran balai penyuluh kalau bisa dialihkan kepada kegiatan pra nikah karena dinilai sangat efektif mencegah lahirnya bayi stunting baru.

Baca juga: Kepala BKKBN Dorong Masyarakat Konsumsi Ikan Lele untuk Mencegah Stunting

"Yang nikah itu perlu perhatian. Kalau ada anggaran balai penyuluh agar diarahkan kepada kegiatan pra nikah. Calon pengantinnya (catin) periksa Hb, lingkar lengan. Kalau bisa begitu," kata dia.

Menurut dia, dengan begitu kepala kantor Kementerian Agama agak terbantu lantaran anggaran untuk penyuluhan pra nikah dari kantor Kementerian Agama terbatas. Hanya mampu 30 persen.

Ia memaparkan, ada 545 ribu kelahiran di Jawa Tengah per tahun, dengan jumlah pernikahan sekitar 273 ribu.

Potensi pasangan yang hamil di tahun pertama pernikahan sekitar 80 persen.

Melihat data di atas, dokter Hasto mengatakan, Jawa Tengah harus bisa mencegah stunting.

Wanita yang hamil dipastikan sehat, tidak anemi.

Serta diberi tablet tambah darah.

"Anggarannya ditambah ke sana. Itu akan efektif mencegah stunting baru," tegas dokter Hasto.

Adapun mengejar target 14 persen stunting, dokter Hasto mengatakan diperlukan perencanaan struktur program dan anggaran yang berkualitas dan baik.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Kota Semarang turun dari sekitar 20 persen pada 2021 menjadi 10 persen pada 2022.

"Tahun 2023 diharapkan turun dua sampai tiga persen lagi, sehingga di bawah 10 persen," harap dokter Hasto.

PJ Gubernur Jawa Tengah, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pentingnya kerja sama, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting.

"Memang konvergensi dan kolaborasi terus kita lakukan, karena ini permasalahan kita bersama. Lalu, penanganan itu harus di semua lini. Di lingkup masyarakat, ibu-ibu PKK, RT/RW kita libatkan untuk penurunan stunting," terang Sumarno.

Menurut Sumarno, stunting adalah program prioritas nasional, sehingga setiap daerah wajib mengatur penganggarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, menyatakan bahwa Kota Semarang saat ini fokus pada intervensi sensitif dalam rangka menurunkan angka stunting.

"Kota Semarang ini kan konsepnya bergerak bersama, dan di sini yang paling banyak itu ada di intervensi sensitif (tidak langsung), seperti rehabilitasi pemukiman dan sanitasi yang tidak layak, penyediaan air bersih. Kemudian, untuk intervensi spesifik, Dinkes Kota Jateng fokus menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi keluarga berisiko stunting," jelas Abdul.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arah kebijakan RKP tahun 2024 yang dilaksanakan melalui Major Project (MP) RKP 2024 antara lain MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, MP Akses Air Minum Perpipaan, MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan lainnya.

Dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024, disebutkan bahwa pada TA 2024 total pagu anggaran BKKBN sebesar Rp 4.249.298.822.000.