Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berkomitmen mengatasi isu KB dan kesehatan reproduksi.

Hal ini sejalan dengan fokus Dewan Tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD).

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Sukaryo menuturkan, fokus PPD dan Indonesia serupa yakni, Family Planning and Sexual Reproductive Health termasuk didalamnya kerjasama dibidang ekonomi dan kebijakan strategis lain. 

"Indonesia menunjukan komitmen yang cukup kuat dalam mensukseskan forum ini dan kita
 sudah menunjukan komitmennya serta memberikan pembelajaran dalam kancah internasional," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Kamis (12/11/2023).

Baca juga: Optimis Angka Stunting 14 Persen Tahun Depan, Wamenkes: Sekarang Sudah 17 Persen 

 Ia memaparkan, seluruh aspek baik dipemerintahan dan masyarakat turut serta membantu mengatasi isu KB dan kesehatan reproduksi.

"Dan sekarang ini fokus utama perjuangan PPD ini Three zeroes," ungkap dia.

Pertama, mengeliminir angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi di 27 negara anggota PPD. 

Lalu, pasangan subur yang seharusnya membutuhkan pelayanan KB tapi tidak terlayani dengan baik.

"Negara kita masih 14,7 persen padahal target kita diharapakan 7 atau 8 persen. Kita upayakan, dan itu sudah kita upayakan," tutur Sukaryo. 

Serta ketiga, fokus pada tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk pratik kekerasan pada anak. 

Seperti di kampung sunat bagi perempuan dan itu tidak direkomendasikn dalam konteks kesehatan produksi, itu masuk ke bagian kekerasan pada anak. 

 Dan tiga itu yg terus kita berjuang, BKKBN sampaikan di forum bahwa BKKBN tidak hanya mendukung itu tapi juga saat ini berkomitmen berusaha keras menurunkan stunting dimana di Indonesia masih tingga 21,6 persen diharapkan turun menjadi 14 persen di tahun 2024," jelas Sukaryo.

Adapun intervensi penuruan stunting ini dilakukan melalui KB dan kesehatan produksi, serta aspek lain. 

"Dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat serta lintas sektor. Ini yang kita tawarkan, ini kita sampaikan pada saat penyampaian komitmen dari berbagai negara anggota dan mendapatkan apresiasi lah," ucap dia.