“Jika angka stunting yang lama berhasil diturunkan, tetapi muncul angka baru yang belum tertangani, ini akan menambah beban yang lebih besar,” tegasnya. 

Karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara holistik, mulai dari edukasi, pemantauan, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat. Dalam implementasinya, program MBG membutuhkan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

Pemerintah optimis bahwa dengan kolaborasi yang lebih kuat antara semua pihak, target penurunan angka stunting dapat tercapai. Komitmen bersama dari tingkat pusat hingga daerah, serta peran aktif Posyandu dan Puskesmas, menjadi kunci keberhasilan program ini. 

“Program ini sangat strategis. Banyak masukan dari berbagai lembaga yang menekankan pentingnya mencermati dengan seksama program-program penurunan angka stunting ini,” ujar Nunung.

Siapkan Stranas Pencegahan Stunting

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Sekretariat Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk periode 2025-2029.

"Stranas ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Strategi ini tidak hanya melibatkan pemberian intervensi spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi lima kelompok sasaran utama," ujarnya.

"Lima kelompok sasaran prioritas ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita (usia 2-5 tahun), serta remaja putri dan calon pengantin," lanjutnya.

Jika fokus utama dulu adalah percepatan penurunan angka stunting, kini paradigma pencegahan mendapat porsi lebih besar. Pendekatan ini mencakup pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi calon pengantin, serta edukasi bagi remaja putri dan ibu hamil. 

Salah satu program andalan yang akan mendukung Stranas ini adalah program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diluncurkan Januari 2025. 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara program makan bergizi gratis dengan Stranas untuk memastikan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan mencegah dampak jangka panjang dari stunting yang sulit diperbaiki.

Stranas baru juga akan menyesuaikan dengan struktur pemerintahan yang lebih inklusif. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjadi pemimpin utama, dengan didukung oleh Kementerian Kesehatan dalam implementasi di lapangan.

“Stranas ini akan menjadi landasan yang kuat untuk memastikan kesinambungan program hingga lima tahun ke depan,” tambahnya.

Stranas ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 yang akan menjadi acuan strategis hingga 2029. Proses penyusunan Perpres ini, menurut Suprayoga, hampir selesai dan diharapkan terbit pada Januari 2025. 

Ia optimis, kerangka kerja yang lebih terfokus dan berbasis pencegahan ini dapat mendorong pencapaian target prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029, dan mencapai 5% pada 2045.