Menaker Hanif: Asalkan Kualitasnya Baik Pendidikan Vokasi Bisa Jadi Pilihan Utama
Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke pasar kerja maupun berwirausaha.
Editor: Content Writer
Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke pasar kerja maupun berwirausaha.
Oleh karenanya, masyarakat hendaknya tidak memandang pendidikan vokasi sebagai second class yang menjadi pilihan ke dua ketika tidak diterima di lembaga pendidikan umum.
"Terkait pendidikan vokasi saya juga ingin mengajak masyarakat kita ini untuk meyakini bahwa sesungguhnya pendidikan vokasi ini bisa menjadi jembatan kalau kita menginginkan anak-anak kita ini masuk pasar kerja atau berwirausaha," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M Hanif Dhakiri saat menjadi Narasumber Seminar Nasional tentang Teknologi, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Banyumas pada Sabtu petang (14/4/2018).
Selama ini, masyarakat masih sering terjebak pada orientasi lembaga pendidikan umum. Namun ketika pilihan ada di pendidikan umum, tidak sedikit lulusannya malah kesulitan masuk ke pasar kerja.
Oleh karenanya, Menaker Hanif berharap yang orientasinya ingin masuk ke pasar kerja ataupun berwirausaha untuk memilih pendidikan vokasi. Karena, sistem pendidikan yang terapkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri.
"Oleh karena itu harus mulai juga dibangun kepercayaan mengenai vokasi ini di masyarakat. Bahwa pendidikan vokasi ini bukan kelas dua, pendidikan vokasi itu bagus kalau sekali lagi dikaitkan dengan pekerjaan," jelas Menaker.
Selain pendidikan vokasi, Menaker menjelaskan bahwa pemerintah juga terus menggenjot peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain diselenggarakan secara gratis, akses dan mutu pelatihan vokasi di BLK terus diperkuat.
Apalagi, saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan menengah ke bawah (SD-SMP). Dari 128 juta orang angkatan kerja, sebesar 60,08 persen berpendidikan menengah ke bawah.
"Makanya sekarang pemerintah menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi. Sehingga mereka yang membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan memiliki akses," paparnya (*)
