Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Catatan Akhir Tahun 2019: Memperkokoh Peran MPR RI Sebagai Daulat Rakyat

Refleksi akhir tahun ini memiliki signifikansi penting bagi MPR RI sebagai sarana untuk muhasabah diri terkait kinerja kelembagaan yang telah dihasilk

Catatan Akhir Tahun 2019: Memperkokoh Peran MPR RI Sebagai Daulat Rakyat
Tribunnews.com
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid 

TRIBUNNEWS.COM - Tanpa terasa tahun 2019 tinggal menyisakan bilangan hari lagi. Gemuruh suara dan pekik bahagia akan segera berkumandang di seluruh penjuru negeri dalam menyongsong tahun baru 2020 yang pasti penuh tantangan sekaligus peluang.

Apa yang terjadi pada 2019 akan dijadikan sebagai ruang pembelajaran dan media refleksi agar apa yang dilakukan pada tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Hal ini juga berlaku bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan daulat dan amanah rakyat.

Baca: Ketua MPR Dorong Pemerintah Tetap Prudent Kelola Ekonomi 2020

Refleksi akhir tahun ini memiliki signifikansi penting bagi MPR RI sebagai sarana untuk muhasabah diri terkait kinerja kelembagaan yang telah dihasilkan, apa yang masih harus ditunaikan dan disempurnakan, serta inovasi apa yang akan ditelurkan agar peran dan fungsi MPR RI semakin kokoh ke depan.

Agar refleksi ini dapat menjadi cerminan yang jernih sebagai bekal menjalankan amanah rakyat di tahun berikutnya, paradigma yang dipakai seyogianya bersifat dialogis dan bukan monolog.

Dengan kata lain, refleksi yang dilakukan harus bersifat terbuka dan menyerap segala saran dan masukan, termasuk kritik yang konstruktif dari rakyat.

Eksistensi MPR RI saat ini tidak terlepas dari keberadaan MPRI RI periode sebelumnya. Ada beberapa rekomendasi MPR RI 2014-2019 yang diamanatkan kepada MPR RI 2019-2024 untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Beberapa agenda yang “diwariskan” tersebut antara lain mengenai penyusunan pokok-pokok haluan negara dalam format GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan nasional, penataan wewenang dan tugas MPR RI, penataan kewenangan DPD RI dan kekuasaan kehakiman, penguatan sistem presidensial, serta pembaharuan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kesemua agenda tersebut akan bermuara pada satu mekanisme, yakni amandemen UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional sekaligus konsensus dasar kebangsaan membuka ruang lebar untuk dilakukan perubahan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam beberapa batang tubuhnya, seperti pada pasal 1 ayat (2), pasal 3 ayat (1), serta pasal 37 ayat (1) dan (2).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas