Saat ini, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut memiliki 5 pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di penjuru tanah air, yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung dan PLP Kelas II Tual.

“5 Pangkalan PLP tersebut memiliki 39 kapal yang memang berpatroli khusus untuk melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia,” jelas Ahmad.

Selain 39 unit kapal tersebut, Kementerian Perhubungan juga masih memiliki sebanyak 373 unit Kapal Patroli pada kantor-kantor Kesyahbandaran yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Namun demikian, kapal patroli yang ada di Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), sedangkan daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP,” jelasnya.

Kapal-kapal Patroli ini, telah diinstruksikan untuk melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Pada saat Operasi Natuna misalnya, kami turut berpartisipasi secara aktif dengan mengerahkan KN. Sarotama P.112 dan KN. Kalimasadha P.115 dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban untuk melakukan penjagaan dan pengamanan,” tukasnya.

Ahmad menjelaskan, bahwa pihaknya juga banyak melakukan hubungan kerjasama dengan Sea and Coast Guard berbagai Negara seperti UK Coast Guard dan US Coast Guard, baik untuk melakukan pemantauan dan patroli bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM.

“Saat ini, KPLP memiliki 9.000 personil di seluruh Indonesia yang dilatih khusus dan memiliki fungsi penyidikan dan penegakkan hukum berdasarkan Ketentuan Nasional maupun Internasional,” imbuhnya.

Ahmad beranggapan, bahwa pihaknya juga telah secara aktif berperan dalam dunia internasional dalam hal penjagaan dan pengawasan keselamatan pelayaran, antara lain turut tergabung dalam Tokyo MoU dam secara rutin mengadakan kesepakatan dan kerjasama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Secara rutin, Ahmad menyatakan, pihaknya bekerjasama dengan Phillipina dan Jepang untuk menggelar latihan bersama dalam rangka menanggulangi musibah tumpahan minyak, kebakaran kapal, pencarian dan pertolongan orang yang jatuh ke laut, serta menguji dan mengevaluasi kemampuan personil dan peralatan, baik secara local dengan melibatkan beberapa instansi terkait melalui Kegiatan Marine Pollution Exercise (Marpolex).

“Tahun 2019 kemarin, kita telah mengikuti kegiatan Regional Marpolex bersama Jepang dan Phillipina yang diselenggarakan di Davao pada bulan Juli. Selain itu, kita juga menyelenggarakan Marpolex secara lokal di Sorong pada bulan Oktober,” ungkap Ahmad.

Ahmad mengatakan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPLP, tentunya masih banyak hal-hal yang hatus dibenahi dan ditingkatkan. Namun demikian, dengan seluruh keterbatasan yang ada, seluruh personil KPLP tetap berupaya semaksimal mungkin menggunakan semua potensi yang saat ini dimiliki untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai yang diamanatkan.

“Ke depannya, kita akan terus melakukan pembenahan-pembenahan pada aspek SDM, dan sarana prasarana. Saat ini, kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan pelayaran yang terbaik, bekerja dengan tulus dan ikhlas dan menggunakan hati, serta berupaya memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara,” tutup Ahmad.(*)