Sementara, Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono menyatakan ini kesempatan untuk semua pihak, khususnya pemerintah dan legislatif untuk mewujudkan Food Estate ini.

"Ini merupakan program jangka menengah - panjang. Oleh karena itu, harus matang dari sisi perencanaan dan implementasinya. Ini juga merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar. Kami sampaikan apresiasi dan mendukung untuk mewujudkan lahan pangan nasional sebagai sumber cadangan strategis di masa depan," ungkapnya.

Selain KLHS, KLHK juga mendukung penyusunan studi Amdal. Dari studi teknis, perlunya detil engineering desain, untuk mendukung perencanaan yang baik dan sempurna.

Baca: KLHK Keluarkan Konfigurasi Bisnis Baru Melalui Multiusaha Kehutanan

Kemudian aspek anggaran, tidak hanya dari Pemerintah, tapi juga mendorong peran swasta untuk investasi di Food Estate ini. "Saya pikir pada tahun pertama dan kedua konsentrasi anggaran pemerintah agak besar. Setelah itu pihak swasta dan masyarakat yang dapat mengambil peran lebih besar," ujar Wamen Alue Dohong.

Berikutnya keterlibatan dan penguatan masyarakat lokal tidak hanya menyangkut SDM, tetapi juga institusi lokalnya, seperti kelompok tani, kelompok masyarakat, dan kelompok adat. Peran mereka perlu diperkuat agar dapat terlibat secara intens di dalam kegiatan Food Estate ini. Termasuk melibatkan SDM muda atau fresh graduate dari universitas yang ada di sana.

Baca: Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan, Joko Widodo: Pertahanan Itu Juga di Bidang Pangan

"Untuk itu, perlu adanya sosialisasi secara intens kepada masyarakat lokal, dan para pihak baik di pusat maupun daerah, supaya memperoleh dukungan yang lebih bagus lagi terhadap rencana Program Strategis Nasional ini," tuturnya.

Selain itu, perlu dibangun aliansi dan kolaborasi dengan negara-negara maju, negara yang sudah berhasil memanfaatkan gambutnya dalam adopsi teknologinya.

Yang tidak kalah penting, perlu inventarisasi berbagai macam masalah yang ada di lokasi, misalnya aspek kawasan, tata guna lahan, sosial, teknis, dan teknologi. Hal ini harus dilakukan dalam rangka memperoleh peta permasalahan di kawasan itu secara tepat, sehingga bisa diperoleh penanganan secara tepat juga. (*)