TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura terus melakukan berbagai terobosan untuk menurunkan disparitas harga di wilayah pegunungan dan pesisir dengan program Tol Laut.

Salah satunya dengan sinergi angkutan multimoda untuk membawa logistik dari kapal sampai ke daerah lain yang lebih terpencil, atau bahkan ke atas pegunungan.

Hadirnya konektivitas multimoda ini sebagai terobosan Presiden Jokowi dalam mewujudkan keadilan pembangunan melalui indikator harga barang kebutuhan nasional di wilayah pegunungan tengah Papua tanpa memandang permasalahan jarak dan akses sesuai dengan karakteristik wilayah.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Program Strategis Nasional Tol Laut hadir guna menekan disparitas harga di wilayah pegunungan terus akselarasi dan berinovasi dengan dikembangkannya juga pada angkutan multimoda.

Dimana barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut selanjutnya diangkut oleh moda transportasi lain guna menjangkau wilayah pelosok-pelosok pada pegunungan tersebut.

"Saat ini lagi yang berjalan yaitu proses distibusi logistik sebagai muatan tol laut dari Pelabuhan Depapre ke Gudang Logistik atau Bandara Sentani dengan menggunakan truck/trailer kapasitas 3 sampai 6 ton selanjutnya berlanjut menggunakan Pesawat ke wilayah pegunungan pedalaman yang hanya dapat melalui akses moda udara,” kata Dirlala dalam acara rapat koordinasi, di Jayapura, Papua.

Dirlala mengungkapkan, sinergi angkutan multimoda yang tengah berjalan adalah pengiriman logistik ke daerah Pegunungan Bintang Papua.

Angkutan multimoda ini merupakan sinergitas tol laut, darat dan jembatan udara dengan trayek Surabaya – Merauke – Oksibil dan pengirimnya adalah perusahaan yang berada di Surabaya dengan penerima toko lokal yang berada di Kecamatan Oksibil.

Dia berharap, angkutan multimoda dapat dijalankan di seluruh wilayah Papua, termasuk Jayapura guna menjangkau daerah pesisir dan pegunungan serta pelosok lainnya.

"Dengan hadirnya angkutan multimoda ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Pegunungan Bintang untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah. Mengingat, angkutan multimoda tol laut, darat dan jembatan udara merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk di wilayah 3TP(tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan)," ujarnya.

Kepala KSOP Kelas II Jayapura, Taher Laitupa mengatakan sebagai kordinator wilayah pada beberapa pelabuhan di wilayah administrasi Provinsi Papua, pihaknya selalu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Satuan Teknis SKPD/OPD terkait yaitu Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan melaksanakan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi layanan Tol Laut yang berjalan di wilayah Provinsi Papua.

"Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai bahkan sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan Kabupaten lainnya bahkan sampai negara tetangga PNG/Papua New Guienea," kata dia.

Selain sebagai penyokong bagi jalur distribusi logistik di Papua, Pelabuhan Jayapura memiliki daerah Hinterland yang sangat luas sampai mencakup beberapa wilayah administrasi Kabupaten lainnya seperti salah satu wilker KSOP Jayapura yaitu Pelabuhan Depapre dengan memiliki program pengembangan tata kelola modernisasi kontainerisasi di Provinsi Papua berbasis kearifan lokal yang kebutuhan permintaan kontainer terus meningkat setiap periode triwulan per tahunnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Chris Kuntadi mengatakan Pelabuhan Depapre yang dalam pengoperasiannya dimulai pada bulan pertengahan Januari telah menunjukan peningkatan permintaan kebutuhan pengiriman barang menggunakan kontainer.