TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melonjaknya kasus covid-19 memicu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat ini.

Kebijakan tersebut pun kembali menutup seluruh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), terhitung mulai dari tanggal 3-20 Juli 2021 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurut dia, kondisi ini merupakan pukulan telak bagi sektor parekraf yang mulai kembali bangkit.

"Sektor ini lagi betul-betul menghadapi satu tantangan yang sangat-sangat berat dan turbulensi ini dihadapi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, memang sebelumnya pernah. Tapi nggak pernah se-uncertainty (ketidakpastian), se-kompleks dan seberat ini," ungkap Sandiaga Uno pada Sabtu (3/7/2021).

"Sehingga kita memang harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Karena ada lebih dari 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tambahnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Dorong Percepatan Digitalisasi 10 Juta Pelaku Ekonomi Kreatif

Penerapan PPKM Darurat diharapkannya dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha parekraf.

Sehingga, seluruh program kerja pemulihan sektor parekraf, termasuk penyaluran dana hibah dapat dikebut pasca PPKM darurat.

"Jadi tantangannya gimana kita, Kemenparekraf bisa menghadirkan kebijakan yang tepat manfaat, tepat sasaran dan tepat waktu," ungkap Sandiaga Uno.

Hal selanjutnya, pandemi covid-19 ditegaskan Sandiaga Uno memaksa seluruh pihak untuk meningkatkan keterampilan.

Tujuannya guna mengakselerasi seluruh program inovasi, adaptasi, digitalisasi maupun kolaborasi.

"Kita berpacu dengan waktu, makanya saya bilang, we dont have time, semuanya suffering (menderita) dan kita harus hadir," imbuhnya.

Baca juga: Kemendag Segera Ungkap Penyebab Harga Ivermectin Melejit hingga Ratusan Ribu

Kehadiran pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat yang terdesak pandemi covid-19 ditegaskannya harus dilakukan.

Pasalnya, pemerintah memiliki tiga alat terpenting untuk keluar dari keterpurukan, antara lain kebijakan, anggaran dan pendampingan.