Tribun

Kemenhub Lantik 18 Orang Perwira Pandu Tingkat II

Kedelapan belas orang perwira pandu ini merupakan lulusan Angkatan XLVII yang telah berhasil melewati menyelesaikan Diklat Pandu Tk. II

Editor: Content Writer
Kemenhub Lantik 18 Orang Perwira Pandu Tingkat II
dok. Kemenhub
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melantik 18 orang Perwira Pandu Tingkat II di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melantik 18 (delapan belas) orang Perwira Pandu Tingkat II di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Kedelapan belas orang perwira pandu ini merupakan lulusan Angkatan XLVII yang telah berhasil melewati menyelesaikan Diklat Pandu Tk. II selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, yang bertindak selaku Inspektur Upacara mengucapkan selamat kepada para Wisudawan Perwira Pandu karena telah berhasil melewati tahapan-tahapan pelatihan yang diyakininya bukan sesuatu hal yang mudah, terlebih lagi dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Saya berharap Saudara-saudara Perwira Pandu yang baru dilantik dapat segera mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat luas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara serta secara berkelanjutan terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sejalan dengan perkembangan di bidang transportasi laut, sehingga ke depan akan tercipta sumber daya manusia Indonesia di bidang transportasi laut yang profesional, handal, dan berdaya saing,” ucap Arif.

Indonesia, jelas Arif, adalah negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan dengan karakteristik perairan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini menuntut Pemerintah untuk cermat dalam melakukan penetapan wilayah tertentu sebagai perairan pandu.

Saat ini, dengan berdasarkan pada variasi karakteristik perairan dan tingkat kesulitan berlayar, Pemerintah telah menetapkan 155 (seratus lima puluh lima) wilayah perairan di Indonesia sebagai perairan pandu, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I, 31 (tiga puluh satu) wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II, dan 30 (tiga puluh) wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas III.

Selain itu, sebanyak 62 (enam puluh dua) wilayah perairan juga telah ditetapkan sebagai Perairan Pandu Luar Biasa. Jumlah tersebut, menurut Arif, diperkirakan akan terus bertambah, mengingat saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih terus melakukan identifikasi terhadap proyeksi kebutuhan pemanduan di wilayah-wilayah lain di perairan Indonesia.

“Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah mencetak sebanyak 1.744 orang Tenaga Pandu. Namun demikian, dari jumlah tersebut tercatat hanya sebanyak 1.061 tenaga Pandu yang sertifikatnya masih aktif. Jumlah ini tentunya masih belum memadai jika dibandingkan dengan keberadaan perairan pandu yang harus dilayani tersebut,” ungkap Arif.

Oleh karena itulah, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan jumlah Pandu untuk melayani pemanduan di wilayah perairan pandu dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara berkesinambungan terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pemanduan, baik kerjasama dengan unit kerja di internal Kementerian Perhubungan, maupun institusi pendidikan pelatihan kompeten lain di luar Kementerian Perhubungan.

Kegiatan Pemanduan sendiri, jelas Arif, sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Pasal 24, adalah kegiatan pemberian bantuan, saran, dan informasi dari para pandu kepada Nakhoda Kapal tentang keadaan perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.

berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas