Tribun

Kembangkan SIMKPLP, Kemenhub Integrasikan Perizinan Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Kemenhub tengah melakukan pengembangan SIMKPLP untuk proses perizinan bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dapat dilaksanakan dengan online system.

Editor: Content Writer
Kembangkan SIMKPLP, Kemenhub Integrasikan Perizinan Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air
dok. Kemenhub
Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan upacara pembukaan kegiatan Penerapan SIMKPLP yang berlangsung di Jakarta secara langsung dan virtual. 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) tengah melakukan pengembangan SIMKPLP untuk proses perizinan bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dapat dilaksanakan dengan online system untuk percepatan perizinan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar dapat diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS) di bawah koordinasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dunia digital termasuk di dalamnya SIMKPLP menjadi satu keharusan di era 4.0 sebagai bentuk layanan perizinan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Berbasis Aplikasi (online system) yang merupakan sebuah terobosan dalam meningkatkan pelayanan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam rangka percepatan pelayanan perizinan bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.

Oleh karena itu, hari ini KPLP melaksanakan upacara pembukaan kegiatan Penerapan SIMKPLP yang berlangsung di Jakarta secara langsung dan virtual.

Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat membuka acara mengungkapkan bahwa SIMKPLP diluncurkan dalam rangka mendorong pengembangan Perusahaan Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air menuju Revolusi Industri 4.0, serta sosialisasi pelayanan berbasis Online System yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permenhub Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Pelayanan Perizinan Salvage/Pekerjaan Bawah Air Pada SIM KPLP akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) di BKPM yang akan kita terapkan dan nantinya kita sama-sama melaksanakan proses perizinan dari awal hingga izin dapat diterima, hal inilah yang mendasari kegiatan ini dilaksanakan,” ujar Ahmad, di Jakarta, Kamis (11/11).

Ahmad menegaskan untuk itu Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terus melakukan upaya perbaikan pada pelayanan publik dan perizinan seluruhnya untuk dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen KPLP (SIMKPLP) yang selanjutnya akan dilaksanakan peluncuran Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

“Upaya-upaya tersebut dilakukan agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, Presiden juga manyatakan bahwa peningkatan iklim usaha di negara kita semakin kondusif yang memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi kontribusi dalam perekenomian nasional yang terdampak selama Covid-19,” ujar Ahmad.

Selain itu, Ahmad mengungkapkan setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2021 dan beberapa Turunannya khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah berupaya menyelenggarakan Layanan Perizinan bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air melalui SIMKPLP secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

“Dengan terlebih penyiapan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan SIMKPLP Perizinan bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air pada Sistem Informasi Manajemen (SIMKPLP) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan output perizinan dapat dilakukan secara online,” ungkapnya.

Namun demikian, Ahmad mengatakan saat ini masih ada beberapa perusahaan yang belum optimal memanfaatkan aplikasi SIMKPLP sehingga proses perizinan bidang salvage dan pekerjaan bawah air belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dengan OSS untuk pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas