TRIBUNNEWS.COM - Dengan potensi ekonomi yang tinggi, subsektor perikanan budidaya dianalogikan sebagai sleeping giant yang kini mulai bangkit dengan program-program terobosan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu atau yang akrab disapa Tebe saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung (6/11/2021). Dalam kunjungan ini, turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran serta para direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini BBPBL Lampung telah bekerja sesuai dengan platform yang sudah dicanangkan. Di samping itu, kami juga memastikan bahwa masyarakat sudah betul-betul menikmati kehadiran Pemerintah salah satunya lewat UPT di daerah," jelas Tebe.

Tebe juga mengapresiasi kehadiran Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yang menurutnya merupakan sebuah bentuk sinergi nyata antara pusat dan daerah.

"Artinya kami sebagai pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah bajunya saja yang berbeda, tetapi substansi dasarnya sama yaitu menjadi prime mover untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya pembudidaya," tutur Tebe.

Tebe melanjutkan bahwa dengan potensi laut di Lampung yang sangat luar biasa, sudah seharusnya pengembangan budidaya laut dapat terus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.

"Hari ini saya telah saksikan bahwa tim BBPBL Lampung telah berhasil memijahkan kerapu di KJA yang sebelumnya proses pemijahan cukup kompleks dan membutuhkan investasi yang besar. Sekarang dapat dipijahkan secara alami menggunakan karamba dan jaring hapa, ini suatu terobosan," kata Tebe.

"Dalam arahannya Pak Menteri selalu mengatakan bahwa sukses tidaknya suatu UPT tidak ditentukan oleh banyaknya ikan yang bisa diproduksi, namun sejauh mana teknologi yang ada dapat dilakukan secara simpel dan mudah sehingga pengaplikasiannya dapat menjangkau hingga pembudidaya level menengah ke bawah," ungkap Tebe.

Tebe menilai teknologi pemijahan ikan kerapu di KJA ini merupakan sebuah terobosan yang dapat menjadi jawaban dan dinikmati oleh masyarakat pembudidaya laut yang tidak memiliki modal yang besar.

"Teknologi pemijahan kerapu di KJA ini menjadi satu bentuk persembahan KKP bagi masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya bagi pembudidaya laut," pungkas Tebe.

Selain meninjau sarana dan prasarana yang ada di BBPBL Lampung, turut dilakukan kegiatan penyerahan bantuan 1.000 ekor benih lobster kepada 2 kelompok pembudidaya yang merupakan hasil pendederan tahap 1 yang dilakukan oleh BBPBL Lampung.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penebaran benih ikan di perairan Teluk Lampung. Adapun benih ikan yang ditebar mencakup benih ikan Kakap Putih sebanyak 2.000 ekor, benih Ikan Nemo sebanyak 1.000 ekor dan benih Kuda laut sebanyak 500 ekor.

Sementara itu, Kepala BBPBL Lampung Ujang Komarudin menjelaskan bahwa pada teknologi awal pemijahan kerapu memang membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pembuatan wadah concrete dengan kedalaman minimal 3 meter dan sumber air yang mengalir secara terus menerus. Modal awal yang diperlukan untuk usaha ini bisa mencapai 200-300 juta rupiah.

"Penyederhanaan teknologi yang kami lakukan yaitu menggunakan KJA dengan jaring dua lapis dengan jaring berdiameter besar di bagian luar serta jaring khusus yang ukurannya bisa menahan agar telur kerapu tidak lepas keluar. Dengan sistem ini, modal yang diperlukan sekitar 25 - 30 juta rupiah," imbuh Ujang.

Ujang juga menambahkan bahwa usaha pemijahan Ikan kerapu memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena kerapu merupakan ikan yang memijah rutin setiap bulan.

"Metode pemijahan menggunakan KJA meminimalisir biaya operasional yg besar seperti pompa dan aerasi secara terus menerus serta mudah untuk diterapkan, sehingga pembudidaya pemula pun bisa melakukan pemijahan ikan kerapu ini," tutup Ujang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni yang turut mendampingi dalam rangkaian acara kunjungan kerja di BBPBL Lampung menyatakan siap untuk terus bersinergi dan menjaga agar tidak ada jarak antara pusat dan daerah dengan secara rutin berkomunikasi melalui BBPBL Lampung.

“Mudah-mudahan ke depan, program-program dari KKP dan Provinsi dapat selalu sinergis dan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,” tandas Liza.

Sebelumnya Menteri Trenggono mengingatkan seluruh pegawai KKP untuk bekerja optimal, khususnya dalam melaksanakan program prioritas KKP yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju ekonomi biru.

Ketiganya yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut berbasis kearifan lokal.

"Terobosan-terobosan dan inovasi baru perlu diciptakan untuk mendukung pencapaian tiga hal tersebut," pungkasnya.(*)