TRIBUNNEWS.COM - Komisi V DPR RI bersepakat akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2023 untuk membiayai program prioritas nasional di bidang perdesaan. Pasalnya, anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae saat rapat kerja, Senin (30/05/2022).

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pria yang akrab di sapa Gus Halim ini juga memaparkan 8 (delapan) rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, serta yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

“Terkait kemiskinan ekstrem, ada BLT Dana desa serta peningkatan sentra pangan di Kawasan transmigrasi. Sedangkan untuk upaya peningkatan kualitas SDM dan Kesehatan, melalui program konvergensi stunting dan Pendidikan vokasi di desa. Untuk penanggulangan pengangguran di desa, adalah dengan menciptakan lapangan kerja melalui padat karya tunai desa,” jelasnya

Untuk rencana kerja yang keempat menurut Gus Halim adalah mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitaliasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata.

Untuk yang keenam adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.

Sedangkan rencana ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

“Yang kedelapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitaliasi industry dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project nya,” ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengakomodasi beberapa masukan dan usulan Komisi V DPR RI untuk menjadi kegiatan Kemendesa PDTT tahun 2023, beberapa masukan DPR tersebut dihasilkan dari hasil kunjungan kerja DPR pada masa persidangan I sampai IV tahun sidang 2021-2022, baik masa kunjungan kerja spesifik maupun masa reses.

Di antara usulan DPR RI tersebut berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan, terutama penguatan BUM Desa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa serta mewujudkan tenaga pendamping desa yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, terutama dalam memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas dalam rangka mewujudkan Desa Maju dan Mandiri.

"Hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI sudah saya terima dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti dalam RKA APBN tahun 2023. Dan ketika memang ada yang sifatnya mendesak nanti kita akan segera bicarakan lebih lanjut supaya dioptimalkan untuk bisa ditindaklanjuti di tahun anggaran 2022," kata Gus Halim.

Sebagai informasi Agenda Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyampaian hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, serta pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Kemendesa PDTT sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pagu indikator Kemendesa PDTT tahun anggaran 2023 sebesar Rp3 trilyun. (*)