TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI Harvey B Malaihollo menegaskan pihaknya siap memperjuangkan berbagai aspirasi delegasi Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Adapun aspirasi yang disampaikan adalah mengenai pembangunan perumahan rakyat khusus di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Hal itu diketahui selaras dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik PUPR selaku mitra kerja Komisi V DPR RI. 

“Hari ini saya menerima delegasi dari IKBP guna membicarakan mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua, khususnya Papua Barat Daya,” ungkap Harvey saat ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023). 

Berbicara mengenai pembangunan rumah khusus dan juga masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), lanjut Harvey, pihaknya ingin menginformasikan beberapa program yang didapat dari Komisi V DPR RI. 

“Program itu adalah program bedah rumah atau imparsial daerah dan lain sebagainya,” ujar Harvey. 

Dalam aspirasi IKBP, legislator Fraksi PDI-P itu menjelaskan bahwa nantinya dalam pembangunan perumahan rakyat tidak menghilangkan budaya suku Moi di Sorong. 

“Kami berkomitmen untuk terus memperhatikan hal tersebut, karena mengingat hal itu erat kaitannya dengan suku Moi yang merupakan suku asli yang ada di Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Paling penting saat ini program rumah rakyat tersebut bisa terlaksana,” jelasnya. 

Selain itu, merespon aspirasi dari IKBP terkait anak asli Papua yang hingga kini belum diangkat sebagai karyawan tetap di PT Pelni, Harvey berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi itu kepada Kemenhub dan siap memperjuangkan ke mitra kerja terkait PUPR dan Kemenhub. 

“Kami sudah menerima semua data yang dibutuhkan untuk program aspirasi dari temen-temen IKBP untuk nanti akan kami sampaikan saat adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Kementerian PUPR dan Kemenhub. Kami akan kawal sesuai dengan tugas kami di Komisi V DPR RI,” katanya. 

Ketua Umum IKBP Ayub Faidiban menyampaikan beberapa masalah yang ada di Papua Barat Daya. Beberapa diantaranya tentang rumah khusus suku Moi termasuk kondisi infrastruktur jalan. 

Selain itu, Ayub juga menyampaikan aspirasi terkait nasib anak Papua yang selama ini bekerja diatas kapal milik PT Pelni yang belum berstatus karyawan tetap. 

“Beberapa itu yang kami sampaikan masukannya dari pimpinan saat rapat pagi ini dan mendapatkan respon yang sangat baik. Dengan demikian, kami terus berkoordinasi dan ikut mengawal apa yang sudah kami sampaikan, sehingga keinginan masyarakat di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong bisa terlaksana dengan baik,” tutur Ayub.