TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terus berkomitmen dalam mendukung pemulihan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program Padat Karya. Program padat karya ini juga merupakan solusi untuk mengurangi pengangguran serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak Pandemi Covid-19.

“Pemerintah berharap melalui kegiatan padat karya ini dapat membantu menekan jumlah pengangguran, mewujudkan peningkatan akses masyarakat lapis bawah kepada pelayanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja, sehingga manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat terutama warga sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya,” ujar Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan A.S. Panjaitan dalam sambutannya pada acara Padat Karya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Senin (3/10/2022).

Pada kesempatan yang sama, Ia mengingatkan bahwa Program Padat Karya di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menginstruksikan kepada Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melaksanakan kegiatan padat karya pada unit kerja masing-masing.

Kali ini, program padat karya yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sunda Kelapa difokuskan pada beberapa titik, antara lain di Marina Batavia, Kade CY (Container Yard), Kade 0102, Kade Pelayaran Rakyat dan lingkungan Kantor Pusat KSOP Kelas III Sunda Kelapa dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 50 orang tenaga kerja yang merupakan warga Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain pemeliharaan fasilitas pelayanan seperti sarana dan prasarana operasional pelabuhan serta fasilitas lainnya.

Selain itu, Ditjen Hubla mempertimbangkan beberapa kriteria dalam pemilihan tenaga kerja antara lain tenaga kerja yang tidak terlatih, menggunakan peralatan sederhana, serta penentuan besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, kegiatan Padat Karya yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah pekerjaan yang bersifat bakti-pengabdian, dimana seluruh pihak bersama-sama bersinergi untuk berusaha memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan kenyamanan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Dalam sambutannya, Lollan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa beserta jajarannya serta semua pihak yang terkait atas inisiatifnya dalam penyelenggaraan kegiatan padat karya pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar.

Kegiatan Program Padat Karya yang diselenggarakan pada hari ini dapat terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

“Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fahira Idris selaku Anggota DPD RI yang secara terus menerus memberikan dukungan serta waktunya sehingga hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menyaksikan pelaksanaan program padat karya di Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa,” kata Lollan.

Terakhir, setelah kegiatan program Padat Karya ini dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian alat keselamatan pelayaran secara gratis berupa life jacket kepada para nelayan di sekitar pelabuhan. (*)