TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak semua elemen bangsa menjadikan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebagai pesta demokrasi yang aman, damai, serta tidak menjadi pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Koalisi partai politik yang dibangun juga harus mampu menjaga 'kesejukan' atmosfir politik selama proses pesta demokrasi berlangsung.

"Saya sangat mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta antar politisi agar tidak saling menjatuhkan dan menjaga persaingan tetap sehat. Begitu juga dengan partai politik agar mampu menahan diri serta menjaga rivalitas secara sehat. Sehingga, massa di akar rumput tidak terpecah belah akibat konflik yang terjadi antar politisi ataupun partai politik karena beda pilihan. Saling memuji, seperti kata presiden Jokowi adalah pilihan terbaik, agar suasana lebih adem," ujar Bamsoet usai menghadiri HUT Perindo ke-8 di Jakarta, Senin (7/11/2022).

Hadir antara lain Presiden Joko Widodo, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat.

Partai politik boleh bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia.

"Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya kembali politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Kalau ada yang bawa-bawa nama agama, kelompok ras, tugas kita bersama untuk segera mencegahnya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menandaskan, politik identitas telah memberikan dampak negatif. Akibatnya, karena berbeda haluan politik, antar masyarakat bermusuhan, tokoh agama dihujat, petinggi parpol dicaci maki, presiden dan lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara juga dilecehkan.

"Karena itu sudah saatnya kita harus berani mengatakan secara tegas, selamat tinggal politik identitas. Persoalan agama, suku, ras itu sudah lewat, kita sudah merdeka. Sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik," pungkas Bamsoet.(*)