Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mengenal Fungsi 'Regional Marpolex' yang Diikuti Tiga Negara Termasuk Indonesia

KPLP akan menggelar kegiatan Planning and Signing Conference for Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) pada tanggal 24-27 Juli 2023 di Bali...

Editor: Content Writer
zoom-in Mengenal Fungsi 'Regional Marpolex' yang Diikuti Tiga Negara Termasuk Indonesia
Istimewa
Ditjen Perhubungan Laut melalui KPLP rutin melakukan latihan penanggulangan pencemaran minyak di laut atau lebih dikenal dengan Regional Marine Poluttion Exercise (Marpolex) 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut melalui KPLP rutin melakukan latihan penanggulangan pencemaran minyak di laut atau lebih dikenal dengan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex), setiap dua tahun sekali bersama  Filipina dan Jepang.

Pada Regional Marpolex 2024 nanti, Indonesia akan diwakili oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Filipina menurunkan Philippine Coast Guard dan Jepang diwakili oleh Japan Coast Guard.

Adapun untuk mempersiapkan skenario latihan bersama yang matang, KPLP akan menggelar kegiatan Planning and Signing Conference for Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) pada tanggal 24-27 Juli 2023 bertempat di Bali.

Baca juga: Bentuk Apresiasi, Kemenhub Gelar Pembaretan Soleman dan Buyung Jadi Warga Kehormatan KPLP

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembahasan akhir dan penandatanganan dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut atau Regional Marpolex oleh tiga negara pantai yaitu Indonesia, Filipina dan Jepang dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco dari Republik Panama yang telah tiba di Bali, Minggu malam.

"Tiga negara pantai, Indonesia, Filipina dan Jepang bersiap melakukan latihan Regional Marpolex tahun 2024 di Filipina dan penandatanganan dokumen latihan tersebut akan disaksikan langsung oleh Sekjen IMO terpilih, Mr. Arsenio dari Republik Panama," ujar Direktur KPLP, Rivolindo di Bali, hari ini.

Lalu, mengapa Regional Marpolex yang secara rutin dua tahun sekali dilakukan secara bergantian oleh Indonesia, Filipina dan Jepang, menjadi observernya harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan dikoordinasikan dengan baik.

Baca juga: Respons KPLP soal Perintah Presiden Jokowi Membentuk Indonesia Coast Guard

Sehingga perlu dilakukan Planning and Signing Conference for Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2024 di Bali pada tanggal 25 Juli 2023.

BERITA REKOMENDASI

Seperti disampaikan sebelumnya, pada Tahun 2024, Filipina akan bertindak sebagai tuan rumah dari Regional Marpolex setelah di tahun 2022 Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan tersebut yang diselenggarakan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Gelar Konsinyering Keagenan Kapal, Kemenhub dan Ditjen Bea Cukai Komitmen Optimalkan SIMLALA

Kemudian pada tahun 1995, pemerintah Jepang melalui Japan Coast Guard (JCG) mulai bergabung dan sejak itu Marpolex menjadi komitmen pemerintah Indonesia, Filipina, dan Jepang dalam mengimplementasikan ASEAN Oil Spill Response Action Plan dan Sulawesi Sea Oil Spill Network Response Plan.

“Regional Marpolex yang diselenggarakan secara rutin setiap dua tahun sekali ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut,” jelas Rivolindo.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tingkatan Tier 3. Selain itu, Perpres dimaksud juga membentuk PUSKODALNAS dan menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala PUSKODALNAS sekaligus Koordinator Misi Tingkatan Tier 3.

Baca juga: Jaga Keselamatan Perairan Labuan Bajo saat KTT ASEAN 42, Awak Kapal Patroli KPLP Mendapat Apresiasi

“Ini juga sejalan dengan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di International Maritime Organization (IMO) sesuai Perpres 23 tahun 2022 yang memiliki tugas salah satunya terkait dengan perlindungan lingkungan laut atau Marine Environmental Protection,” tegas Rivolindo.


Pada prinsipnya, kegiatan regional Marpolex diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan koordinasi dan kerjasama jika ada pencemaran lintas batas Negara.

Tujuan lainnya yaitu untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan penanggulangan pencemaran minyak dari masing-masing negara, khususnya kesiapsiagaan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran minyak berskala besar di wilayah perairan perbatasan tiga negara.

“Kegiatan ini adalah ajang latihan Bersama antara tiga negara dalam merencanakan, memerintah, mengontrol, menyelenggarakan operasi terkoordinasi pemadaman kebakaran penyelamatan serta penanggulangan pencemaran minyak,” tukasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Planning and Signing Conference for Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2024 pada tanggal 25 s.d. 26 Juli 2023 di Bali akan disaksikan langsung oleh Sekjen IMO, Arsenio dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha.

KPLP Bodytext
Simulasi penanggulangan pencemaran minyak di laut.

Penandatanganannya sendiri akan dilakukan oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Npatrimonia mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi.

Selain itu, Sekjen IMO juga akan menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection, di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas