TRIBUNNEWS.COM, KEBUMEN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan perihal jelang Pemilu 2024 untuk seluruh elemen bangsa agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Menurut Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen ini, jangan sampai karena tenggelam dalam hiruk pikuk Pemilu, jadi melupakan nilai-nilai toleransi dan kedamaian seperti yang diajarkan dalam agama.

"Jelang Pemilu yang tinggal 59 hari, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus merawat serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Jangan sampai hanya karena Pemilu, kita melupakan ajaran agama. Apalagi sampai menggunakan isu-isu agama untuk memecah belah antar anak bangsa," ungkap Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di lima kecamatan di Kabupaten Kebumen, Sabtu (16/12/2023).

Turut hadir antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Partai Golkar Munawar Cholil, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen. 

Baca juga: Safari Politik di Empat Kecamatan Kebumen, Bamsoet Dorong Peningkatan Demokrasi di Indonesia

Dalam safari politik hari kesembilan di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, kader dan pengurus Partai Golkar dari 87 desa di lima kecamatan Kabupaten Kebumen. 

Antara lain Kecamatan Prembun, Padureso, Bonorowo, Mirit dan Ambal. Sebelumnya, Bamsoet bertemu dengan para tokoh masyarakat di 244 desa dan 15 kelurahan dari 18 kecamatan Purbalingga serta 266 desa dan 12 kelurahan dari 20 kecamatan Banjarnegara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, merujuk pada hasil jajak pendapat KOMPAS pada bulan November 2022, bahwa mayoritas responden atau sekitar 72,6 persen berpandangan bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi. Bahkan 10,4 persen diantaranya menyatakan masyarakat kita “sangat toleran”.

Namun di sisi lain, hasil jajak pendapat tersebut juga mengisyaratkan bahwa khusus mengenai isu toleransi beragama, sekitar 47,6 persen responden mengungkapkan masih perlunya penguatan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan beragama.

"Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan terbesar dalam mengembangkan demokrasi. Adanya berbagai upaya membenturkan agama dengan negara tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai menganggap sistem demokrasi yang sudah sepakat dianut oleh bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan ajaran agama," ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, hakikat demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. 

Antara lain mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, pentingnya kontrol terhadap penguasa, serta memelihara kemaslahatan umat. Demokrasi adalah pilihan yang sepakat dijalankan, maka wajib dijaga dan dikembangkan.

"Antara agama dengan negara saling melengkapi satu sama lain. Melalui agama, nasionalisme warga negara tidak menjadi kering. Karena negara merupakan tempat agama tumbuh subur menyebarkan perdamaian dan kasih sayang,” pungkas Bamsoet. (*)

Baca juga: Temui Pemuda Pancasila Purbalingga, Bamsoet Ajak Kawal Pemilu Jurdil