TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyayangkan penurunan angka pengasuhan tidak layak dan perkawinan anak di seluruh Indonesia belum benar-benar merata.

Maka itu, Lestari mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan pemenuhan hak anak yang merata di seluruh Tanah Air. 

"Upaya untuk memberikan ruang dan lingkungan yang sehat dan mendukug tumbuh kembang anak secara fisik dan mental harus terus ditingkatkan secara konsisten demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Lestari Moerdijat: Sistem Pelayanan Kesehatan Harus Siap Hadapi Peningkatan Kasus DBD di Tanah Air

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mengungkapkan angka pengasuhan tidak layak di Indonesia sebesar 2,98 persen, walaupun angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 3,69 persen, namun masih terdapat 19 provinsi yang angka pengasuhan tidak layaknya berada diatas rata-rata nasional.

Selain itu, angka perkawinan anak di Indonesia pada 2022 juga mengalami penurunan menjadi 8,06 persen dari 9,23 persen pada 2021. Penurunan angka ini telah mencapai angka yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yaitu sebesar 8,74 persen.

Namun masih terdapat 19 provinsi yang angka perkawinan anaknya berada di atas angka rata-rata nasional. Menurut Lestari belum meratanya penurunan sejumlah indikator yang menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak yang lebih baik harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Karena, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia belum memberikan pengasuhan yang layak bagi anak dan masih terjadi perkawinan anak.

Baca juga: Lestari Moerdijat Minta Perlu Peningkatan Literasi Membaca untuk Wujudkan Bangsa Pembelajar

Dua faktor tersebut, jelas Rerie, harus segera disikapi dengan langkah yang nyata dan segera dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak melalui pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang layak yaitu pengasuhan berbasis hak anak dan lingkungan yang ramah.

Sejumlah program pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Program tersebut antara lain, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pencegahan perkawinan anak, pengasuhan berbasis hak anak, daycare ramah anak, layanan konsultasi keluarga, dan infrastruktur ramah anak.

Bila sejumlah program itu bisa direalisasikan dengan baik dan merata di seluruh daerah di Indonesia, menurut Rerie, lingkungan yang sehat, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan mental bisa diwujudkan, demi generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berdaya saing di masa datang. *

Baca juga: Lestari Moerdijat Tekankan Upaya Mewujudkan Proses Belajar yang Aman Harus Konsisten Dilakukan