TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung diselenggarakannya Sekolah Virtual Kebangsaan yang digagas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bekerjasama dengan MPR RI. Penandatangan MOU Sekolah Virtual Kebangsaan antara LDII dan MPR RI akan dilaksanakan awal Agustus 2024 bertepatan dengan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan kegiatan kerja bersama bakti untuk negeri dengan membersihkan masjid di komplek Parlemen Senayan Jakarta.

Sekolah Virtual Kebangsaan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan ke berbagai elemen anak bangsa, mendukung terimplementasinya Empat Pilar Kebangsaan kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memberikan pemahaman pentingnya Empat Pilar Kebangsaan dalam menghadapi ekspansi arus globalisasi.

"Membangun wawasan kebangsaan secara masif di tengah-tengah meningkatnya eskalasi potensi tantangan kebangsaan dewasa ini, adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan. Kita dapat belajar dari negara-negara di dunia, bahwa kegagalan membangun wawasan kebangsaan akan menggerus nasionalisme, hingga pada akhirnya bermuara pada tercerai-berainya sebuah negara," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Kamis (27/6/24).

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat LDII hadir antara lain Ketua Umum Chriswanto Santoso, bidang Komunikasi, Informasi dan Media Rulli Kuswahyudi, bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Rachmat Tri Fahmi, bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Sarji serta bidang Hukum dan HAM Ibnu Anwar.

Baca juga: Terima Menteri Agama, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji Jemaah Indonesia

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari dalam negeri tantangan kebangsaan akan senantiasa hadir silih berganti seiring perjalanan bangsa. Setelah usai menjalani Pemilu serentak pada bulan Februari yang lalu, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada hadirnya agenda besar nasional lainnya, yaitu Pilkada serentak pada bulan November 2024.

"Kita menyadari pada setiap penyelenggaraan kontestasi politik biasanya menyisakan percikan-percikan sosial, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat meluas menjadi konflik horisontal, menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan dari perspektif eksternal, dinamika perekonomian dan geo-politik global yang penuh ketidakpastian, juga menghadirkan persoalan dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Perekonomian global yang masih diproyeksikan muram, dan sekaligus semakin kompetitif, memaksa bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing, beradaptasi, dan berinovasi.

Sementara itu, meningkatnya ketegangan politik, dan bahkan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, telah menimbulkan dampak multi-dimensi pada kehidupan geo-politik gobal, termasuk Indonesia. Menyikapi berbagai proyeksi tantangan kebangsaan tersebut, dibutuhkan sinergi dan semangat kolaborasi dari setiap elemen bangsa, untuk bahu membahu dan bekerjasama membangun bangsa.

"Yang tidak boleh kita lupakan, bahwa membangun bangsa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik material. Karena pada hakekatnya, pembangunan harus menempatkan sumberdaya manusia sebagai subyek dan sekaligus obyek. Di sinilah pentingnya gagasan pembangunan wawasan kebangsaan, yang salah satunya kita implementasikan melalui program sosialisasi Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)