“Jadi cukup banyak”, paparnya. 

Sedang di tahun 2024, sampai Bulan Juni ini, MPR baru menerima 19 delegasi. Bila dirata-rata sebulan hanya ada 3. Hal demikian bisa terjadi disebabkan di tahun 2024 ada agenda pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilpres. 

“Sehingga masyarakat banyak menunda kunjungan. Selain pemilu, di tahun ini juga ada bulan puasa dan lebaran. Selama bulan puasa kita tidak menerima kunjungan delegasi,” jelasnya. 

Di depan peserta FKP, pihaknya menjelaskan prosedur kunjungan delegasi. Dipaparkan prosedur yang bisa ditempuh adalah, 1) mendaftar melalui website MPR. Di website ada menu kunjungan delegasi; 2) bisa juga melalui surat ditujukan kepada MPR; 3) bisa juga datang langsung.

Baca juga: Terima Menteri Agama, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji Jemaah Indonesia

Dari surat yang masuk selanjutnya akan dilihat kapan waktu kunjungan. Jika waktunya sesuai maka MPR akan segera berkoordinasi untuk mengiyakan. Bila waktunya tidak tepat maka MPR akan mengkoordinasikan waktu kunjungan. Apabila waktunya sudah cocok dan sama-sama sepakat, maka delegasi dapat melakukan kunjungan ke MPR. 

“Jadi prosedur kunjungan delegasi ke MPR mudah, tidak ada tiket, tidak ada pungutan biaya, dan gratis,” tegasnya.

Diungkap oleh perempuan berkacamata itu saat ada kunjungan delegasi, MPR harus berkoordinasi dengan Setjen DPR karena lingkungan parlemen di Senayan, Jakarta, tidak hanya dimiliki oleh MPR tetapi juga dimiliki oleh DPR.

MPR pun, lanjut Anies Mayangsari, terus melakukan evaluasi kunjungan delegasi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki layanan publik lewat cara, pertama melaksanakan survei kepuasan kepada masyarakat setiap tahun. 

“Saat kami mengajukan survei mohon nanti diisi ya Bapak dan Ibu,” harapnya.

Kedua, melaksanakan FPK dengan melibatkan masyarakat. “Jadi forum hari ini sangat baik  yang dapat kami manfaatkan untuk mendapat masukan tentang pelayanan publik kami.” 

Ketiga, melakukan evaluasi dan perumusan perencanaan sesuai dengan semangat RB.

Anies Mayangsari mengakui dalam penerimaan delegasi, MPR memiliki beberapa kendala. Diungkapkan, pertama, belum tersedianya ruang tunggu delegasi bagi yang datang lebih cepat dari jam yang sudah ditentukan. Disampaikan kepada peserta, saat ini di lingkungan parlemen cukup ketat sehingga tidak bisa sembarang orang bisa masuk. 

“Jadi kalau datangnya tidak tepat waktu, menunggunya di luar,” paparnya.

Kedua, belum tersedianya ruang untuk tempat makan. Bagi yang sudah berkunjung pasti mengetahui MPR menyediakan konsumsi berupa snack dan makan siang namun kendalanya belum ada ruang makan.