Ketiga, permohonan layanan sering mengalami ekspektasi kalau kunjungan ke MPR maka yang menerima adalah pimpinan atau anggota MPR. 

“Hal demikian bisa kita lakukan tetapi kalau kita lihat jadwal pimpinan dan anggota MPR yang sangat padat, jadinya sulit untuk mengalokasikan waktu buat mereka,” ucapnya.

Keempat, permohonan layanan kunjungan delegasi sering ditemui surat yang dikirim tanpa menyertakan kontak pribadi, sehingga MPR kesulitan untuk  berkoordinasi.

Meski ada kendala, MPR berupaya mengatasinya dengan tiga langkah, yakni dengan cara penyusunan SOP tentang penerimaan delegasi; penyusunan juklak (petunjuk pelaksanaan); template surat permohonan kunjungan sehingga nanti delegasi yang ingin berkunjung cukup  memanfaatkan template dan format yang sudah dibuatkan. 

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Terima Penyematan PIN Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina IKA UNPAD