TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ibu Kota.

Mulai dari sosialisasi ke masyarakat tentang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diproses oleh hukum, korban mendapatkan perlindungan, dan masyarakat memiliki kemampuan untuk membantu melakukan pencegahan.

Kemudian diberikannya pelayanan secara gratis  bagi korban melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta; serta Pemprov DKI Jakarta yang kini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan yang terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Aman.

Berkat berbagai upaya dan kolaborasi bersama masyarakat tersebut, dalam setahun terakhir, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pun berkurang signifikan.

UPT P2TP2A yang menjadi gugus tugas di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta merilis data kasus sejak 2018 hingga akhir September 2019.

Dari data tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi dibanding kasus lainnya yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, yang mana jumlah korbannya menurun.

Tuty mengungkapkan, pada 2018 lalu korban mencapai 910 orang, yang terdiri atas  641 anak perempuan dan 269 anak laki-laki. Angka ini menurun pada periode Januari sampai September 2019.

“Untuk Januari-September 2019, ada 439 anak yang menjadi korban kekerasan. Angka itu terdiri dari 280 anak perempuan dan 159 anak laki-laki,” kata Tuty Kusumawati pada Sabtu (19/10/2019).

Tuty menyebut, anak-anak itu telah mendapatkan tujuh tindakan, di antaranya konseling psikologi, mediasi, pendampingan, konsultasi hukum, pelayanan medis, rujukan rumah aman dan kunjungan rumah.

Jumlah anak yang menjadi korban kekerasan bisa saja bertambah. Apalagi masih ada dua kurun waktu bulan lagi hingga penghujung tahun 2019. Guna menekan potensi kasus kekerasan, pihaknya menggandeng satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lain.

Misalnya, menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak di rumah susun sewa. Kemudian, sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui informasi milik Pemprov DKI Jakarta dan sebagainya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membentuk Forum Anak Jakarta. Forum tersebut bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 19 pos pengaduan, berlokasi di sejumlah Ruang Publik Terpadu dan Ramah Anak (RPTRA) dan rusun.

Jumlah pos pengaduan ini bertambah, yang mana sebelumnya tersebar di 12 lokasi saja. Tiap pos terdapat tiga (3) tenaga, yaitu pendamping korban, psikolog, dan paralegal.

Pos-pos itu terletak di RPTRA Harapan Mulia, RPTRA Rustanti (diganti ke Pulo Gundul), RPTRA Rusun Muara Baru, RPTRA Marunda, RPTRA Rusunawa Pesakih, RPTRA Utama, RPTRA Kalijodo, RPTRA Kemandoran, RPTRA Flamboyan, Rusunawa Pulo Gebang, Rusun Cipinang Besar Selatan, Rusun Griya Tipar, Pos Kembangan Utara, Pos Tegal Alur, Pos Jati Pulo, Pos Ciracas, Pos Pinang Ranti, Pos Pejaten Timur, dan Pos Ciganjur.

“Upaya-upaya ini yang kami lakukan untuk menjaga kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan yang mereka alami,” ungkap Tuty.

Masyarakat juga harus turut serta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap publik juga berperan dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kita perlu memperluas ini ke seluruh masyarakat. Bayangkan, Ibu kita, anak kita, itu saudara kita (jadi korban). Ini soal tanggung jawab kemanusian,” ucap Gubernur Anies.