Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ini Jenis dan Besaran Sanksi Jika Langgar Protokol Kesehatan di DKI

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah sanksi, dari sanksi yang sifatnya dilakukan oleh perorangan hingga skala perusahaan

Ini Jenis dan Besaran Sanksi Jika Langgar Protokol Kesehatan di DKI
Tribunnews/Jeprima
Pegawai milenial PT KAI Commuter Indonesia membawa poster sosialisai dan edukasi penerapan 3M saat membagikan masker kepada calon penumpang di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, Rabu (28/10/2020). Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, PT KAI Commuter Indonesia membagikan sebanyak 3.000 masker gratis kepada para penumpang serta mengajak seluruh pengguna untuk bersatu dan bangkit melawan Covid-19 dengan terus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) ketika beraktivitas. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Setelah memberikan edukasi dan imbauan pentingnya protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan disiplin kepada masyarakat yang masih kedapatan melanggar aturan yang ada.

Padahal, protokol kesehatan sejatinya diterapkan semaksimal mungkin untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan COVID-19.

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah sanksi, dari sanksi yang sifatnya dilakukan oleh perorangan hingga skala perusahaan.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, mengatakan bahwa bentuk sanksi yang diberikan kepada warga yang melanggar protokol kesehatan terdiri dari sanksi sosial dan sanksi administratif.

“Penerapan sanksi tersebut berbeda-beda untuk setiap jenis pelanggaran.

Sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker yakni kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit, atau dapat memilih membayarkan denda administratif sebesar Rp 250.000,” jelasnya, pada Kamis, (29/10/2020).

Apabila kedapatan mengulangi pelanggaran, lanjut Arifin, maka dikenakan sanksi progresif atau sanksi berlaku kelipatan yakni untuk pelanggaran berulang sebanyak 1 kali, dikenakan kerja sosial selama 120 menit atau denda administratif sebesar Rp 500.000.

Lalu, untuk pelanggaran berulang 2 kali, dikenakan kerja sosial selama 180 menit atau denda administratif sebesar Rp750.000

"Dan pelanggaran berulang 3 kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial selama 240 menit atau denda administratif sebesar Rp 1.000.000," terangnya.

Bagi rumah makan, warung makan, restoran, kafe, bila kedapatan melanggar, maka langsung ditutup oleh petugas Satpol PP, dengan maksimal waktu tunggu petugas selama 2 jam setelah ditemukan pelanggaran. Sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 1 x 24 jam.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas