“Self-Assessment yang dibuat tersebut sama seperti Self-Assessment di bandara atau stasiun yang wajib diisi sebelum bepergian. Ini untuk memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam suatu area perkantoran itu jelas siapa saja dan dari mana saja serta dalam kondisi sehat atau tidak,” katanya.

Tidak hanya itu, SK tersebut juga mewajibkan perusahaan memasang pakta integritas di area perusahaan yang mudah dibaca.

Pakta integritas tersebut berisi komitmen perusahaan dan setiap orang di dalamnya untuk mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain itu, juga berisi kesediaan bekerja sama dalam proses penyelidikan epidemiologi/contact tracing oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jika ditemukan kasus positif.

Seorang pegawai BUMN, Halimah Sa'adiyah, menilai bahwa laporan ceklis/daftar protokol pencegahan di perusahaan itu sangat penting untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Terutama, untuk tracing atau melacak kasus COVID-19 apabila ada yang positif di perkantoran tersebut.

"Sangat penting, karena menyangkut kesehatan banyak orang, tidak hanya kita, dan sebaiknya sifatnya wajib diisi. Mengisi laporan ceklis seperti itu kan tidak menghabiskan banyak energi, tidak sampai setengah jam," katanya.

Dalam mengisi laporan ceklis/daftar tersebut, menurut dia, perusahaan sebaiknya menekankan pentingnya kejujuran.

Karena, dalam beberapa kasus, sulitnya melakukan tracing karena ada warga yang tidak jujur.

"Ini (laporan ceklis/daftar) akan efektif kalau semuanya jujur, karena ada saja orang yang egois. Misalnya, habis bepergian ke luar kota atau ke luar negeri tapi tidak dilaporkan, atau lagi sakit tenggorokan tapi tidak mengaku," ujarnya.

Sama halnya dengan pakta integritas.

Menurutnya, hal itu untuk mengikat perusahaan agar patuh terhadap protokol pecegahan dan pengendalian COVID-19.

"Itu baik dan harus dibarengi dengan sanksi yang tegas serta pengawasan yang rutin. Karena, kalau tidak seperti itu, banyak perusahaan yang akan abai," pungkasnya. (*)