Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini muncul wacana bahwa presiden terpilih dua periode bisa mencalonkan kembali sebagai wakil presiden (wapres) dalam Pemilu selanjutnya.

Wacana ini berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Bambang Pacul mengatakan Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres 2024. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membandingkannya dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Gerindra Sebut Kemungkinan Jokowi Bisa Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

SBY, kata Herzaky saat itu menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ya kalau dari kami ya. Itu sudah jelas sejak zaman Pak SBY memimpin itu sudah dua kali bahwa kami sangat percaya benar menjaga amanah reformasi," kata Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Ia pun menyinggung saat masa Presiden Soeharto berkuasa saat Orde Baru.

Kemudian masyarakat Indonesia memperjuangkan reformasi dengan adanya pembatasan kekuasaan.

Sebab, lanjut Herzaky, Demokrat menilai jika kekuasaan tidak dibatasi maka sangat berbahaya hingga berpotensi besar merusak sistem demokrasi.

"Makanya ketika Pak SBY ditawarkan tiga periode waktu itu dengan tegas menolak tidak. Saya hanya mau dua periode. Dan hanya mau dua periode. Tegas," ujarnya.

Menurut dia, pilihan SBY menolak periode tambahan adalah bentuk dukungannya terhadap sistem Reformasi.

Demokrat, kata Herzaky, percaya bahwa sistem demokrasi efektif menjaga sirkulasi kekuasaan.

Baca juga: Prabowo, Cak Imin dan AHY Jadi Sosok Capres-Cawapres Potensial dari Klaster Ketua Umum Parpol

"Ini yang kita tunggu dari Jokowi. Kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan," katanya.

"Atau malah termakan bujuk rayu brutus brutus di sekelilingnya. Yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara," lanjut Herzaky.

Untuk diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres di 2024 berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menerangkan Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Namun, menurut Bambang Pacul, keputusan menggunakan peluang itu berada di tangan Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya.