TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pendukungnya saling menahan diri di tengah dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Ganjar bicara demikian merespons pendukungnya yang membentuk Dewan Kopral untuk menyaingi Dewan Kolonel buatan para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar Pranowo di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2022).

Ganjar menegaskan urusan pencalonan presiden oleh partainya adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Charta Politika: Ganjar Pranowo Bisa Menjadi Magnet Elektoral PDI Perjuangan di Pemilu 2024

Dia pun yakin keputusan Megawati nanti akan diikuti bukan saja oleh kader PDIP, tetapi juga para relawannya.

Ganjar juga yakin relawan pendukungnya bisa bekerja sama setelah Megawati mengambil keputusan soal capres yang akan diusung PDIP.

"Kalau sudah ditentukan saya kira semua relawan dari pendukung siapapun bisa kolaborasi. Tahan diri. Edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa," katanya.

Ketua Fraksi PDIP di DPR yang terlibat dalam Dewan Kolonel Utut Adianto enggan menanggapi relawan Ganjar yang membentuk Dewan Kopral.

"Sudahlah kalau itu biarin saja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu. Ya itu kan maunya mereka ya boleh-boleh saja," kata Utut di kompleks parlemen, Kamis (22/9/2022).

Utut juga menjelaskan pembentukan Dewan Kolonel untuk Puan Maharani 2024 hanya sekadar julukan yang dibuat oleh Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi agar semangat memenangkan Puan Maharani di Pemilu 2024 nanti.

"Kalau kami ini kan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat kalau konsep besarnya kan membantu Mbak Puan," ucapnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Akhirnya Tanggapi Pembentukan Dewan Kopral, Begini Responsnya

Saat disinggung mengenai apakah seluruh anggota DPR RI fraksi PDIP mendukung Puan sebagai capres PDIP, Utut enggan menjawab hal tersebut.

Menurutnya hal itu merupakan ranah DPP PDIP.

"Itu wilayahnya Pak Sekjen yang jawab, saya lebih ke DPR RI," ujarnya.

Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut rencana pembentukan Dewan Kopral tersebut hanya guyonan politik.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," kata Hasto.

Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan Maharani maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.

Inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi mengatakan Dewan Kolonel dibentuk oleh sejumlah elite PDIP di DPR untuk mendukung Puan dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca juga: Dewan Kopral Vs Dewan Kolonel, Hasto: Guyonan Politik, Nanti ada Dewan Prajurit, Dewan Panglima

Kendati demikian, Johan menegaskan, Dewan Kolonel tetap tegak lurus pada keputusan akhir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita tidak melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega, Megawati Soekarnoputri kan. Kita tunggu nanti. Tentu semua menyampaikan kalau apa pun putusannya Bu Mega nanti, kita akan tegak lurus," kata Johan.

Gelagat kader PDIP membuat Dewan Kolonel itu kemudian direspons oleh Kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania dengan membentuk Dewan Kopral.

Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer berkata istilah "kopral" dipilih untuk melambangkan akar rumput.

Dia berkata organisasi ini murni aspirasi rakyat, bukan aspirasi elite seperti Dewan Kolonel.

"Kita akan bentuk Dewan Kopral. Kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah, suara buat pemilu dalam konteks demokrasi ditentukan oleh jumlah. Lebih banyak kopral dibanding kolonel," kata Immanuel.

Berpotensi Memicu Konflik di Internal PDIP

Sementara itu Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai keberadaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini berpotensi memicu konflik di internal PDIP hingga bisa membelah suara partai.

"Khususnya dalam konteks pencapresan, karena lambat-laun bisa membelah suara partai yang sampai sekarang berdasarkan beragam temuan lembaga survei kredibel, masih menempatkan PDIP jauh mengungguli partai-partai lain," kata Agung, Kamis (22/9/2022).

Kondisi ini kata Agung, diperburuk dengan tantangan di eksternal PDIP, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader partai berlambang banteng itu memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Padahal, ‘partai wong cilik’ itu sedari dulu tegas menolak kenaikan harga BBM. Namun kini hanya bisa menerima saja.

Apalagi, sambung Agung, Partai Demokrat bersama PKS sebagai oposisi mulai getol mengkritisi dan melawan rasionalisasi yang disampaikan pemerintah bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.

Menurut Agung, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mengambil sikap terkait dinamika yang terjadi di internal partainya.

"Dinamika internal dan tantangan eksternal di atas ini, mesti disikapi dengan baik oleh Megawati sebagai ketua umum agar tak mengganggu soliditas dan efektifitas kerja-kerja politik memenangkan partai di masa depan," katanya.

Baca juga: Reaksi Loyalis Puan Maharani ketika Relawan Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kopral: Silakan Saja

"Karena suka atau tidak efek dari kebijakan tadi bisa berdampak terhadap raihan elektoral partai berlambang banteng pada Pemilu 2024," lanjutnya.

Lebih lanjut terkait Dewan Kolonel, Agung mengatakan baik loyalis Puan maupun relawan Ganjar sebaiknya tertib terhadap keputusan partai.

"Atau kalau memang legowo, salah satunya ngalah," ujarnya.

Menurut dia, PDIP harus fokus pada satu nama agar dapat memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang ketiga kalinya.

"Fokus di satu nama kalau PDIP mau menang di Pilpres untuk ketiganya hattrick," kata Agung.

"Efek lain, bisa menggerus suara partai di Pileg," imbuhnya.(tribun network/frs/den/fal/dod)