TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani baru saja bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2022).

Pada pertemuan yang diwarnai dengan jalan santai tersebut, Puan mengatakan perjumpaan dirinya dengan Airlangga dalam rangka menyatukan pemikiran soal Pilpres 2024.

"Baru saja kita mutar Monas, kemudian bisa bicara berdua menyatukan pemikiran dan persepsi. Segar sekali," tuturnya dikutip dari Tribunnews.

Kemudian, Airlangga membalasnya dengan menyebut partai PDIP dan Golkar adalah dua partai politik (parpol) besar yang melanjutkan pembangunan Indonesia.

Selain itu, Airlangga juga menyebut kolaborasi antara Golkar dan PDIP membuat pemerintahan Indonesia berjalan dengan lancar.

Baca juga: Pagi Ini Airlangga Bertemu Puan di Monas, Sinyal PDIP dan Golkar Koalisi 2024?

Ia pun berharap agar kedua partai bisa melanjutkan kerjasamanya.

"Untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Golkar," katanya.

Lalu berdasarkan pertemuan antara elit PDIP dan Golkar ini, bagaimana komposisi kursi di DPR RI hingga Airlangga bisa mengklaim bahwa kedua partai adalah partai besar? Berikut ulasannya.

PDIP dan Golkar Jadi 'Penguasa' DPR

Sepertinya klaim Airlangga bukanlah isapan jempol belaka.

Faktanya, partai berlambang banteng dan pohon beringin ini menjadi 'penguasa' di parlemen.

Hal ini berdasarkan raihan suara saat gelaran Pemilu 2019.

Pada pemilu tersebut, PDIP meraih 27.503.951 atau 19,33 persen suara.

Dengan raihan suara tersebut, PDIP pun berhak memperoleh 128 kursi DPR RI.

Adapun hasil itu mengalami peningkatan dibanding Pemilu 2014 ketika partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu meraih 23.681.471 juta suara atau 18,95 persen dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Airlangga: Hanya Dua Partai yang Catat Sejarah Pemilihan Langsung Presiden Yakni Golkar dan PDIP

Raihan suara itu membuat PDIP berhak memperoleh 109 kursi DPR.

Sehingga ketika berkaca dari dua pemilu tersebut, PDIP menjadi partai yang 'berkuasa' di DPR.

Selain itu, jika berkaca pada raihan suara pada Pemilu 2019, PDIP juga berhak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Hal ini mengacu pada Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggta DPR sebelumnya.

Memang, PDIP tidak memperoleh 25 persen dari total suara sah nasional tetapi meraih lebih dari 20 persen kursi DPR dari total kursi yang tersedia yakni 575 kursi.

Di sisi lain, PDIP dibuntuti oleh Golkar berdasarkan hasil raihan suara dan kursi saat Pemilu 2019.

Pada pemilu tersebut, Golkar memperoleh 17.229.789 atau 12,31 persen suara sehingga berada di posisi kedua dibawah PDIP.

Raihan itu membuat Golkar berhak untuk mengirimkan 85 orang wakilnya ke parlemen.

Baca juga: Pagi Ini Airlangga Bertemu Puan di Monas, Sinyal PDIP dan Golkar Koalisi 2024?

Sementara ketika berkaca pada Pemilu 2014, Golkar tetap berada di peringkat kedua dibawah PDIP dengan raihan 18.432.312 atau 14,75 persen dari 124,88 juta suara sah nasional.

Raihan tersebut membuat Golkar berhak memperoleh 91 atau 16,3 persen kursi DPR RI.

Kesimpulannya, PDIP dan Golkar memang menjadi 'penguasa' di DPR ketika berkaca pada raihan suara di dua pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014 dan 2019.

Bahkan keduanya berada di peringkat dua teratas berdasarkan dua gelaran pemilu tersebut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Mario Christian Sumampow)(Kompas.com/Dani Prabowo)