Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Trias Politika Strategis (TPS) melihat ada yang menarik dari pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berlangsung Sabtu (8/10/2022) pagi di kawasan Monas.

Direktur Eksekutif TPS, Agung Baskoro mengatakan dari pertemuan ini bisa dideskripsikan bagaimana obyektif dan rasionalnya relasi antara Golkar dengan PDI Perjuangan.

Apalagi jika menilik ke belakang, terbukti saat petahana tak bisa maju lagi dalam kontestasi (open election) pasca reformasi, Golkar dan PDI Perjuangan kerap berseberangan.

“Walaupun setelah berkompetisi, Golkar senantiasa merapat kepada kekuasaan baik dalam konteks Demokrat 2004- 2014 maupun PDIP 2014-2024. Realitas politik tersebut sepertinya berulang saat ini. Jelang Pilpres 2024 dimana Golkar telah merajut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (8/10/2022).

Baca juga: Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati ke Airlangga

Lebih lanjut, latar politik yang berbeda dari Golkar dan PDI Perjuangan ini mengemuka disebabkan karena hanya PDI Perjuangan yang mampu memenuhi Presidential Treshold (PT).

Sedangkan Golkar mesti mencari satu atau dua partai agar bisa masuk ke arena Pilpres.

Realitas politik inilah yang disebut Agung mau tak mau membuat nalar politik Golkar mengharuskan lebih awal berinisiatif agar Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar tak memiliki beban besar setelah partai berlambang beringin ini ‘memastikan’ tiket dengan terbentuknya KIB sebagai koalisi prapilpres.

“Ini sangat penting agar posisi tawar atau bargaining position politik Golkar semakin strategis ketika berhadapan dengan partai atau koalisi manapun termasuk PDIP,” jelas Agung.

Namun di sisi lain, PDI Perjuangan juga memiliki tantangan politik dengan kelebihan sekaligus kekurangan yang dimiliki saat  ini karena telah mampu memenuhi ambang batas elektoral.

Sebab, lanjut Agung, bila PDI Perjuangan ingin menang pemilu tiga kali berturut-turut, pihaknya harus berkoalisi agar ceruk massa yang berpartisipasi memilih semakin luas dan calon yang diusung baik capres maupun cawapres haruslah memiliki elektabilitas yang mumpuni.