Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Teguran lisan itu dilayangkan DPP PDIP kepada Ganjar Pranowo, atas pernyataannya yang siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Padahal, sebelumnya PDIP menegaskan bahwa semua kader partai tidak boleh ada yang 'manuver' terkait capres-cawapres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun usai mendengar klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto turut serta dalam pertemuan itu.

Baca juga: PDIP: Pernyataan Ganjar Pranowo Soal Siap Jadi Capres Multitafsir

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun.

Komaruddin juga mengatakan, bahwa pernyataan Ganjar tersebut menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipun tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," terangnya.

Komaruddin pun menegaskan, penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk kepada jajaran Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP di DPR RI dalam mendukung Puan Maharani.

Baca juga: Profil Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP yang Meneken Surat Pemanggilan Ganjar

"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," kata Komaruddin.

Dalam kesempatan itu, Ganjar yang tampak mengenakan seragam PDIP berwarna merah, menegaskan akan taat terhadap aturan PDIPsoal capres 2024.

Ganjar bahkan memamerkan seragam partai yang dia kenakan ketika memenuhi undangan klarifikasi ke Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan Ketum (Megawati Soekarnoputri). Jadi semua pasti akan mengikuti," kata Ganjar.