Organisasi Mahasiswa Gelar Aksi di Kawasan Kantor Bawaslu, Tolak Kontestasi Pemilu 2024
Organisasi mahasiswa dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) melakukan aksi demo di Kawasan Kantor Bawaslu.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi mahasiswa dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) melakukan aksi demo di Kawasan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022).
Aksi ini dalam rengka menolak kontestasi Pemilu 2024.
Baca juga: Hasil Survei Pemantau Pemilu PB PMII: Masih Ada Pemilih Pemula yang Belum Tahu KPU, Bawaslu dan DKPP
Mereka menilai pemilu hanyalah ajang di mana para kelas penguasa berbagi kekuasaan.
Para mahasiswa ini juga melihat tidak adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kontestasi.
Melainkan hanya punya peran tidak lebih sebagai pemilih saja.
"Tidak ada keterlibatan rakyat secara aktif melainkan sederet angka yang disebut sebagai pemilih. Sehingga ajang ini hanya ajang untuk mempertahankan atau memindahkan kekuasaan di antara para penindas," kata Ketua PEMBEBASAN, Datu Gozali, Minggu (30/10/2022).
Datu menegaskan masyarakat lah yang sebenarnya memegang peranan paling penting dalam menentukan representasi serta arah kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri.
Lebih lanjut, Datu mengatakan pemilu berhasil jadi senjata ampuh bagi para elite politik untuk menaklukkan masyarakat miskin.
Baca juga: Mardiono Minta Kader PPP Papua Semangat Jemput Kemenangan Pemilu 2024
"Rakyat miskin dilihat tidak lebih dari sebuah selembar kertas yang akan mengisi kotak suara. Para elite politik hanya akan sibuk memastikan kampanyenya berjalan dan memastikan saingannya tidak melampauinya," jelas Datu.
"Inilah yang dinamakan pemilu borjuasi. Tidak ada ruang bagi kelompok miskin dalam pemilu semacam ini," tambahnya.
Atas hal ini PEMBEBASAN menolak untuk berlangsungnya Pemilu 2024.
Datu juga mengajak agar seluruh elemen masyarakat yang terdampak kerugian atas mulai berjalannya tahapan pesta demokrasi untuk sama-sama membangun tatanan di mana pemegang kedaulatan penuh atas hajat hidupnya adalah masyarakat itu sendiri.