TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menaruh perhatian khusus terhadap data pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, mendatang.

Termasuk, bagaimana KPU RI juga ingin memastikan bahwa data pemilih benar-benar terdata dengan baik.

Sehingga, pemilih bisa menggunakan hak suaranya tanpa perlu khawatir adanya kebocoran data maupun digunakan pihak tertentu untuk dimanipulasi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos pun buka suara soal bagaimana jaminan hak konstitusi bagi pemilih potensial Pemilu yang ada di lembaga permasyarakatan (Lapas) maupun panti sosial.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Ujaran Kebencian Hingga Netralitas ASN Dikhawatirkan Masih Terjadi di Pemilu 2024

Betty menerangkan, di dalam lembaga permasyarakatan ada yang namanya tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus.

Lokasi khusus tersebut, yang nantinya akan memproses data dari masyarakat lapas.

Hal itu disampaikan Betty dalam diskusi bertajuk Akurasi dan Mengurai Permasalahan Data Pemilih 'Masih Akan Adakah Pemilih Siluman' yang dibawakan oleh Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumay secara virtual di studio Tribun Network Jakarta, Rabu (2/11/2022).

"Ada TPS lokasi khusus sepanjang datanya lengkap yang kami dapatkan tentu akan kita daftarkan," kata Betty.

Betty juga menyadari, pihaknya juga menerima informasi soal penghuni lapas atau rutan yang banyak menggunakan nama alias dan tak memiliki dokumen.

Maka, ia menyebut pihaknya membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna melakukan validasi data.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri memiliki teknologi face recognition atau pengenalan wajah yang terhubung dengan database resmi.

Baca juga: DKPP: Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bukan untuk Mengancam

Tekonologi tersebut memungkinkan dilakukan kroscek berdasarkan wajah atau foto dari seseorang yang sebelumnya telah melakukan perekaman data pribadi. 

"Kami berharap kerja sama dengan Kemendagri tetap bekerja dengan baik karena mereka punya Artificial Intelligence (AI) jadi bisa kroscek dari foto langsung ketahuan persentasenya punya siapa dan sudah terekam," terangnya.

Lebih lanjut, Betty berharap teknologi tersebut dapat berjalan di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia. 

Sementara, data pemilih pada panti sosial terbilang mudah karena setiap orang dipastikan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kalau di panti sosial semuanya punya NIK karena mereka harus terdaftar di BPJS sebagai bentuk pengobatan mereka setiap harinya," terang Betty.

Betty juga menyoroti soal kepemilikan data dari masyarakat adat.

Menurutnya, sepanjang data dari masyarakat adat lengkap, pihaknya memastikan bakal mendaftarkan mereka sebagai pemilih dalam Pemilu serentak 2024.

"Salah satunya adalah pertukaran data data, jadi kalau lengkap akan kita daftarkan," ucap Betty.

Betty menyebut, pihaknya juga akan melakukan langkah antisipasi manakala data masyarakat adat tersebut tidak lengkap.

KPU RI, akan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk terlebih dulu melakukan perekaman terhadap masyarakat tersebut.

"Kalau tidak lengkap kita akan berikan ke Ditjen Dukcapil untuk melakukan perekaman terhadap mereka," terangnya.

Betty kembali menegaskan KPU akan mendaftarkan masyarakat adat sebagai pemilih dengan mengacu pada data yang mereka miliki.

"Jadi sepanjang kita dapatkan datanya itu kita daftarkan sebagai pemilih," jelas Betty. (Tribun Network/Yuda)