Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik pedas wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang diserukan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan Pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Bamsoet Wacanakan Lagi Pemilu 2024 Ditunda, NasDem: Ketua MPR Harus Tegak Lurus, Jangan Bengkok

Menurut Hasanuddin mengatakan sejumlah alasan yang disampaikan mengapa menunda pemilu merupakan tindakan melawan konstitusi.

Pertama, kata dia, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Kedua, bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali".

"Saya rasa sudah sangat jelas, bila bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja. Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melanggar konstitusi," ujarnya.

Sebelumnya, Bamsoet menyoroti suhu politik yang kurang baik sehingga Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Poltracking Indonesia yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet.

Baca juga: Ridwan Kamil Segera Umumkan Keputusannya Masuk Partai Politik, Kang Emil: Pokoknya Masih Bulan Ini

Bamsoet juga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.

Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet.