Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem mengingatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tak membuat gaduh terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, Hasyim menyebut Pemilu 2024 kemungkinan digelar menggunakan sistem proporsional tertutup.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mewanti-wanti KPU agar taat asas dalam bernegara, memahami betul kehidupan demokrasi dan negara hukum.

"KPU jangan justru menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional, dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita dengan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Menurut Ali, pernyataan Hasyim sudah melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang (UU).

"Ketua KPU offside dan terjadi disorientasi dalam dirinya," ujar Ali.

Ia menjelaskan bahwa dalam konstitusi UUD 1945 ditegaskan Pemilu diselenggarakan KPU, sedangkan ketentuan tentang Pemilu diatur dengan UU.

Artinya, kata Ali, terkait pelaksanaan Pemilu seperti jumlah kursi, ambang batas parlemen, pilihan sistem Pemilu ditetapkan UU, bukan peraturan KPU.

Baca juga: Kritik Pernyataan Ketua KPU, Nasdem: Sistem Proporsional Tertutup bak Memilih Kucing dalam Karung

"Tugas KPU mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu," jelas Anggota Komisi III DPR RI itu.

Ali menegaskan bukan kewenangan KPU untuk mengatur apakah Pemilu menggunakan sistem proposional terbuka atau tertutup, melainkan pembentuk UU, yakni DPR bersama pemerintah.

Ia juga merespons soal uji materiil mengenai sistem Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ali menjelaskan bahwa MK hanya bisa menyatakan konstitusional atau tidak dan selanjutnya pembentuk UU merespons putusannya.

"Bukan KPU! KPU tidak punya hak (apalagi otomatis) menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk menentukan sistem Pemilu. Sistem Pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk UU," imbuhnya.

Sebelumnya, Hasyim mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan Hasyim pada sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Hasyim juga mengimbau kepada para calon legislatif (Caleg) agar tidak melakukan kampanye dini.

Sebab, ada kemungkinan jika MK memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan. Karena apa? Namanya enggak muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta Pemilu," ungkap Hasyim.

Sebagai informasi, dalam sistem Pemilu proposional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.

Selain itu, pemilih memilih partai politik dan penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.

Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.