TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat maju sebagai calon presiden (capres).

Trubus mengimbau agar para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Memang saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang masih duduk di pemerintah yang bersangkutan mengharapkan berkompetisi di 2024 itu memang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan, karena bagaimanapun juga mereka full kepentingan, tentu terkait bagaimana mendulang suara, paling tidak istilahnya mencari dukungan konstituen," kata Trubus, dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023).

Untuk diketahui, di Kabinet Indonesia Maju kini ada sejumlah menteri yang digadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. 

Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.

Selain Airlangga, juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Airlangga dengan kebijakan, saya melihat bagaimana pasca kenaikan bbm banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian, untuk melihat misalnya terkait dengan masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” ujar Trubus.

Dengan kapasitas mereka sebagai pembantu presiden, mereka bisa mengambil kebijakan yang populer dan menguntungkan bagi rakyat. 

"Bagaimana kemudian membangun semacam publik trust sehingga kepemimpinannya dianggap yang paling afdol, layak, paling diterima publik, paling punya kapasitas, kompetitif," ucap Trubus. 

Baca juga: Tinggalkan Demokrat, Pakde Karwo Bawa Gerbong Besar ke Golkar

Kendati demikian, dia meminta para tokoh pemerintahan yang juga elite partai, untuk mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan. 

"Karena saya melihat mereka yang masih bercokol di pemerintahan, cenderung diposisikan membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, menurut saya yang kemudian mereka itu akan memperoleh semacam perhatian dan mau mendukung segala kebijakannya,” pungkas Trubus.